Breaking News
You are here: Home / ASET / Sekilas Permasalahan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sekilas Permasalahan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Oleh : Fadjar Prajitno*

Aset tetap masih merupakan akun yang dikecualikan atau dianggap tidak wajar dalam opini laporan keuangan pemerintah daerah (pemda). Hal ini tidak terlepas dari banyaknya permasalahan aset tetap yang dihadapi pemda.  Beberapa contoh permasalahan aset tetap yang sering dijumpai pada pemda antara lain:

  1. Pemda tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang sebenarnya menambah harga perolehan aset tetap. Hal ini terkait kesalahan penganggaran seperti belanja yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal tapi dianggarkan pada belanja barang dan jasa atau belanja pegawai.
  2. Penilaian aset tetap, pengungkapan nilai aset tetap tidak lengkap dan memadai,yaitu aset tetap tidak didukung rincian aset, pengklasifikasian aset tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
  3. Pengamanan aset tetap yang tidak memadai baik secara fisik maupun  secara administrasi termasuk di antaranya masalah bukti kepemilikan.
  4. Aset tetap pada sekolah-sekolah banyak yang belum tercatat.
  5. Aset tetap dari daerah induk yang diserahkan kepada daerah baru atau daerah pemekaran tidak didukung rincian yang informatif dan tidak disertai bukti kepemilikan.

Dari semua contoh permasalahan aset di atas barangkali tidak semuanya berpengaruh terhadap opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), begitu juga dengan permasalahan lainnya yang terkait aset tetap.Permasalahan aset tetap dapat mempengaruhi opini apabila ada kondisi terjadi pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti. Kondisi lainnya adalah terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji.Kondisi-kondisi ini harus dikaitkan dengan tingkat materialitas akun aset tetap dan dampaknya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Berikut disajikan contoh usulan pertimbangan opini atas LKPD Kabupaten Antah Berantah di Mayapada Tahun Anggaran 20xx :Penetapan Materialitas Tingkat Laporan Keuangan atau Planning Materiality (PM) = 2,38% dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 20xx ( 2,38% x Rp647 milyar = Rp15.398.600.000,00). Batas akun signifikan adalah 50% dari PM. Akun yang berdampak pada opini adalah aset tetap tanah  dan belanja modal.

Terdapat aset tetap tanah senilai Rp67 milyar yang tidak dilengkapi bukti kepemilikan pada tanah kompleks perkantoran Mayapada, selain itutanah tersebutdalam sengketa dengan masyarakat sekitarnya.Pihak BPN menyatakan tidak ada bukti kuat yang dimiliki Pemerintah Antah Berantah, sedangkan masyarakat memiliki sertifikat atas tanah tersebut.Aset tanah yang bermasalah ini nilainya material dan signifikan karena melebihi 50% PMsehingga berakibat pembatasan lingkup bagi auditor (auditor tidak dapat melakukan penilaian lebih lanjut karena pemerintah daerah tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah dan tanah tersebut dalam sengketa dengan masyarakat) dan mempengaruhi opini. Sedangkan untuk akun belanja modal terdapat kesalahan penganggaran yang mestinya merupakan belanja barang dan jasa senilai Rp12,6 milyar.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak dapat dikoreksi dan nilai kesalahan penganggaran ini melebihi batasmaterialitas  yang dapat ditolerir (hasil perhitungan tolerable erroruntuk belanja modal adalah sebesar Rp1,7 milyar) sehingga mempengaruhi opini karena terdapat misstatement (belanja modal terlalu tinggi senilai Rp12,6 milyar dan belanja barang dan jasa terlalu rendah Rp12,6 milyar) yang tidak sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

Hasil dari penentuan opini ini adalah LKPD Kabupaten Antah Berantah Tahun Anggaran 20xx dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian dengan alasan adanya pengecualian berupa pembatasan lingkup pada aset tetap dan misstatement pada belanja modal.

Selain permasalahan penganggaran terkait aset tetap, aset tetap yang tidak memiliki atau tidak didukung rincian aset tetap serta aset tetap tanpa bukti kepemilikan, permasalahan aset tetap lainnya yang dapat mempengaruhi opini laporan keuangan daerah antara lain :

  • Aset tetap yang tidak mencantumkan nilai atau hanya dinilai Rp1.

Pemerintah daerah kadang kesulitan mencantumkan berapa nilai wajar suatu aset tetap sehingga aset tetap tersebut hanya dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) tanpa adanya nilai atau hanya dinilai Rp1 saja.Misalkan ada aset tanah ratusan hektar yang tercatat di KIB tanpa ada nilai nominalnya atau hanya dinilai Rp1 per bidang tanah padahal tanah tersebut berada di kawasan yang harga tanahnya tinggi. Hal ini akan membuat auditor meragukan kewajaran nilai tanah yang tercantum di neraca. Memang ada kemungkinan sebelumnya diberikan nilai Rp1 agar aset tetap masih tercatat, sementara harga perolehannya yang wajar belum diketahui.Namun kadang pemerintah daerah berhenti pada nilai Rp1 itu saja tanpa melakukan penilaian kembali untuk mendapatkan nilai yang semestinya.

  • Aset tetap tidak dapat ditelusuri dan tidak diketahui keberadaannya.

Dari reviu terhadap KIB yang dibuat SKPD, kadang auditor menemukan adanya aset tetap yang spesifikasi dan letaknya atau pemegangnya tidak dijelaskan atau tidak dicantumkan dalam KIB.Sebagai contoh untuk KIB A mengenai tanah tidak dicantumkan berapa luasnya dan tidak diketahui di mana letaknya, untuk KIB B mengenai peralatan dan mesin tidak dicantumkan nomor polisi kendaraan bermotor, berapa nomor mesin atau nomor rangkanya serta siapa yang menguasai kendaraan tersebut. Untuk KIB C mengenai gedung dan bangunan tidak dicantumkan berapa luas bangunan yang dimaksud, di mana letaknya dan bagaimana kondisinya.Untuk KIB D, misalnya tidak dicantumkan di mana letaknya secara jelas dan berapa panjang ruas jalan milik pemerintah daerah. Kondisi ini menghambat auditor untuk menelusuri keberadaan aset tetap tersebut.Apabila bukti-bukti pendukung masih ada, memungkinkan  auditor menempuh prosedur untuk melakukan pengujian terhadap kondisi ini, yaitu dengan melihat bukti kepemilikan tanah, surat tanda nomor kendaraan (stnk) atau bukti pemilikan kendaraan bermotor (bpkb), ijin mendirikan bangunan (imb) atau kontrak pembuatan gedung atau jalan tersebut. Setelah itu auditor dapat melakukan  cek fisik terhadap aset tetap yang dimaksud untuk membuktikan keberadaan dan kondisinya.Hanya saja, ada kemungkinan bukti-bukti pendukung yang dimaksud ternyata tidak ada sehingga aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Contoh kasus : kendaraan bermotor yang dipinjam mantan anggota DPRD, tidak ada bukti pinjam pakai, tidak ada pencatatan kendaraan dengan nomor polisi sekian dipinjam oleh mantan anggota DPRD bernama siapa sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggungjawab jika aset tetap yang dipinjam hilang atau rusak. Parahnya lagi jika stnk dan bpkb serta kendaraan tersebut tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya.

  • Temuan terkait aset tetap tidak ditindaklanjuti.

Apabila temuan terkait aset tetap tahun lalu belum ditindaklanjuti pihak pemerintah daerah pada tahun sekarang atau tindaklanjutnya belum sesuai dengan rekomendasi, maka auditor akan memunculkan kembali temuan tersebut ke dalam temuan tahun sekarang. Hal ini dapat mempengaruhi opini apabila temuan yang tidak ditindaklanjuti tersebut ternyata pada tahun lalu berpengaruh terhadap opini. Sebaliknya apabila temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi maka temuan tersebut tidak akan dimunculkan kembali di tahun sekarang. Contohnya, dinas kesehatan Kabupaten A melakukan  pengadaan alat kesehatan pada tahun X. Hasil pengadaan diserahkan kepada RSUD dan puskesmas. Auditor melakukan cek fisik dan menyimpulkan dari pengadaan itu terdapat aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp27 milyaryang tidak dirinci per jenis barang.Nilai aset sebesar Rp27 milyar tersebut dicatat berdasarkan nilai kontrak dan bukan pada jenis barang masing-masing yang terdapat pada RAB. Berdasarkan RAB diketahui bahwa tidak semua jenis barang dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Terdapat sebagian barang yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau bersifat pakai habis yang tidak seharusnya dicatat sebagai aset tetap.Pemeriksaan terhadap dokumen Bendahara Barang Dinas Kesehatan diketahui bahwa berita acara serah barang ke dari Dinas Kesehatan ke RSUD dan puskesmas-puskesmas tidak tersedia secara lengkap. Kondisi tersebut mengakibatkan aset tetap tersebut tidak dapat ditelusur keberadaannya dan aset tetap sebesar Rp27 milyar tidak dapat diyakini kewajarannya. Rekomendasi yang diberikan adalah merinci aset sebesar Rp27 milyar tersebut dan menelusuri keberadaannya. Pemerintah daerah Kabupaten A pada tahun X+1 telah menindaklanjuti temuan tersebut sesuai rekomendasi sehingga berbeda dengan tahun X, pada tahun X+1 untuk akun aset tidak lagi dikecualikan (Kabupaten A masih mendapatkan opini WDP, namun pengecualiannya tidak pada akun aset).

  • Rincian aset tetap tidak sesuai dengan nilai aset tetap di neraca.

Pada suatu daerah nilai aset tetapnya di neraca yang dibuat oleh bagian keuangan adalah Rp121 milyar tetapi rincian aset yang ada pada bidang aset menunjukkan nilai aset tetap hanya Rp119 milyar.Atas perbedaan nilai ini tidak ada yang dapat memberikan penjelasan. Selain itu tidak ditemui rincian aset tetap kecuali rincian  aset tetap yang ada pada bidang aset. Hal ini mengakibatkan nilai aset tetap di neraca tidak diyakini kewajarannya.

Pihak inspektorat menyatakan mereka telah melakukan reviu atas laporan keuangan  unaudited (yang belum diaudit)  tersebut dan menyampaikan adanya perbedaan nilai aset tetap antara bagian keuangan yang membuat neraca dengan bidang aset yang membuat rincian aset tetap. Namun ketika perbedaan itu disampaikan kepada bagian keuangan, laporan keuangan yang telah ditandatangani kepala daerah telah diserahkan kepada auditor sehingga belum sempat dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan tersebut.

Terhadap kondisi ini, ada dua pandangan dari sisi auditor yang berbeda.Pertama, auditor menganggap laporan keuangan tersebut dibuat terburu-buru.Auditor memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki laporan keuangannya sehingga nilai aset tetapnya dineraca sesuai dengan nilai pada rincian aset tetapnya.Kedua, auditor menganggap laporan keuangan yang telah ditandatangani itu merupakan produk hukum dan kesalahan yang ada pada laporan keuangan tersebut adalah tanggungjawab pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga pemerintah daerah tidak perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan keuangannya.

  •  Aset tetap yang terkait dengan unsur fraud.

Aset tetap terkait unsur fraud dapat mempengaruhi penentuan opini laporan keuangan.Misalnya jalan senilai Rp2 milyar yang tercantum di neraca ternyata fiktif.Berarti belanja modal juga fiktif, selain itu mengandung unsur fraud (kecurangan) yang mengakibatkan salah saji terhadap nilai aset tetap dan salah saji terhadap nilai belanja modal yang disajikan lebih tinggi daripada nilai yang seharusnya sehingga berpengaruh terhadap opini laporan keuangan.

  • Aset tetap dari dana blockgrant dan dana BOS belum tercatat.

Kadang aset tetap dari dana blockgrant dan dana BOS belum tercatat dalam KIB dinas pendidikan dan belum tercatat pula di dalam neraca.Mestinya aset tetap yang belum tercatat tersebut dapat dikoreksi melalui jurnal koreksi yang dibuat auditor. Namun perlu waktu untuk mengetahui besarnya nilai aset tetap dari dana blockgrant dan dari dana BOS sehingga kadang tidak sempat dilakukan koreksi terhadap nilai aset tetap pada dinas pendidikan. Hal ini dapat mengakibatkan nilai aset tidak diyakini kewajarannya karena belum memuat aset tetap dari dana blockgrant dan dana BOS.

Sebagai penutup uraian di atas, permasalahan-permasalahan aset tetap yang dimaksud memang dapat mempengaruhi opini.Namun berpengaruh tidaknya permasalahan tersebut terhadap opini tergantung pada ada tidaknya pembatasan lingkup dan salah saji serta tingkat materialitas yang digunakan dan dampaknya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

*) Pegawai Negeri Sipil

Incoming search terms:

Sekilas Permasalahan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Kontributor warungkopipemda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

726 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com