Breaking News
You are here: Home / ASET / Samakah Mekanisme Penghapusan Persediaan dengan Aset Tetap?

Samakah Mekanisme Penghapusan Persediaan dengan Aset Tetap?

Warkop Mania,

Seorang kawan menanyakan kepada kami apakah prosedur penghapusan persediaan sama dengan penghapusan aset. Kawan tersebut sudah menanyakan kepada pengelola aset dan mendapat jawaban bahwa mekanismenya sama. Pertanyaan tersebut muncul karena menurut rekan yang kebetulan bekerja di salah satu rumah sakit, persediaan tersebut seharusnya lebih sederhana karena berupa persediaan obat-obatan yang telah kadaluarsa.

Untuk menjawab pertanyaan di atas kami membahas masalah tersebut dengan terlebih dahulu melihat perbedaan dan persamaan antara keduanya dari sudut pandang akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah.

PSAP Nomor 5 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan aset tetap sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAP nomor 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dalam beberapa hal perbedaan antara persediaan dengan aset terlihat tipis. Sehingga, hal ini lah yang terkadang menjadi penyebab kesalahan pencatatan. Namun demikian, sebenarnya definisi tersebut cukup tegas dalam membedakan antara persediaan dan aset tetap. Kesalahan yang sering terjadi adalah dalam hal aset yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat. Pengadaan dengan dana DAK seperti pengadaan kapal bermotor yang diserahkan kepada masyarakat terkadang dimasukkan sebagai aset tetap.

Beberapa tahun yang lalu sebelum bultek nomor 09 diterbitkan permasalahan ini sering terjadi. Misalnya, secara fisik tanah tanah bukanlah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan sebagaimana definisi persediaan. Namun, ketika tanah tersebut dimaksudkan untuk diserahkan Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Contoh yang diberikan oleh bultek tersebut, apabila Kementerian Perumahan Rakyat mengadakan tanah yang diatasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca Kementerian Perumahan Rakyat, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

Perbedaan definisi antara persediaan dan aset tetap lebih kepada rentang waktu pemanfaatan aset tersebut dan subjek yang menerima manfaat aset. Namun demikian, keduanya sama-sama aset yang diharapkan di masa depan memberikan manfaat ekonomi/atau sosial bagi pemerintah maupun masyarakat.

Warkop Mania,

Apakah kemudian perbedaan karaktersitik persediaan dan aset tetap tersebut menjadikan mekanisme penghapusan keduanya berbeda?

Baiklah, penyajian atas persediaan yang rusak dengan aset yang tidak produktif memang berbeda. Dalam paragraf 13 PSAK 05 disebutkan bahwa Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Bagaimana dengan aset yang tidak produktif? Paragraf 78 Bultek 09 Aset tetap menyatakan bahwa Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Penghentian aset yang tidak mempunyai manfaat ekonomi masa depan ini dikarena karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Di sinilah letak perbedaan perlakuan akuntansi atas persediaan yang rusak dan aset tetap yang tidak mempunyai manfaat ekonomi di masa depan. Kalau untuk persediaan perlakuannya tidak dimasukkan dalam neraca dan cukup disajikan dalam CaLK maka untuk aset tidak produktif ini harus di lakukan reklasifikasi ke aset lainnya sebelum penghapusan dari neraca dilakukan.

Inilah yang barangkali menurut rekan saya seharusnya mekanisme penghapusan persediaan lebih sederhana dibandingkan dengan penghapusan aset tetap.

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya mekanismenya mari kita coba lihat Permendagri 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri tersebut mendefinisikan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Terkait dengan penghapusan pada pasal 56 dinyatakan bahwa barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Selanjutnya, dalam penjelasan permendagri tersebut juga disebutkan beberapa alasan penghapusan barang bergerak:

  1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki;
  2. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi
  3. Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa
  4. Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya
  5. Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/ peraturan.

Dari uraian di atas, obat-obatan yang kadaluarsa sepertinya masuk dalam kategori alasan penghapusan yang ketiga. Jika demikian maka mekanisme penghapusan antara persediaan dengan aset tetap sama yaitu harus melalui proses penghapusan barang milik daerah (BMD) sebagaimana yang dinyatakan dalam permendagri tersebut (dalam hal ini warkop mania bisa me-link ke http://warungkopipemda.wordpress.com/2012/05/13/barang-milik-daerah-yang-tidak-ekonomis/ untuk mendapat pembahasan lebih detail). Namun, jika kita cermati lebih lanjut sebenarnya Permendagri 17  tahun 2007 tidak secara tegas membedakan antara persediaan dengan aset tetap. Bahkan, jika ditelaah lebih jauh penjelasan tentang barang milik daerah lebih mengarah pada Aset Tetap.

Dari definisinya sendiri Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah. Dari definisi ini persediaan bisa dimasukkan sebagai BMD karena disebutkan bahwa semua barang. Permasalahannya, permendagri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud barang. Hanya saja, ketika kita melangkah pada masalah penatausahaan (Pasal 25 ayat 2) yang ditekankan hanyalah Barang Inventaris yang harus dicatat dalam KIB A, B, C, D, E dan F. Selanjutnya, ketika kita lihat pada penjelasan atas penggolongan Barang Milik Daerah maka yang kita jumpai adalah bahwa BMD digolongkan ke dalam enam kelompok: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset tetap lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Nah lho? Bukankah ini berarti bahwa persediaan tidak termasuk dalam BMD?

Jika demikian apakah kemudian penghapusan persediaan seperti obat-batan kadaluarsa tidak harus mengacu pada permendagri ini alias bisa dihapuskan tanpa melalui proses penelitian panitia penghapusan dan tanpa adanya persetujuan kepala daerah?

Bagaimana menurut Warkop Mania?

Dari sudut pandang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tentu harus ada mekanisme yang jelas untuk melakukan penghapusan. Mengapa? Karena persediaan adalah bagian dari aset. Sedangkan salah satu tujuan dari penerapan SPIP Intinya adalah pengamanan aset. Jadi, haruslah ada kegiatan pengendalian yang dilaksanakan untuk menjamin adanya pengamanan aset. Yang di maksud aset di sini tentu seluruh aset lancar dan nonlancar, mulai dari kas hingga aset lainnya. Bayangkan ketika prosedur penghapusan persediaan barang-barang rusak/kadaluarsa tanpa adanya pengendalian internal yang kuat. Kita lihat saja, hingga saat yang ini pengendalian atas persediaan di pemerintah daerah masih sangat lemah. Sehingga, hal inilah yang sering dipermasalahkan oleh BPK sehingga saldo persediaan tidak diyakini kewajarannya. Hal ini terjadi karena penatausahaan dan pengelolaan persedian di tingkat SKPD tidak tertib hal ini terlihat dari tidakadanya buku barang atau SKPD tidak mencatat sesuai kondisi sebenarnya.

Kaitannya dengan persediaan obat-batan yang kadaluarsa maka ia sifatnya sama dengan aset tetap yang tidak produktif/rusak. Apa risiko yang mungkin muncul jika proses penghapusan aset pengendalian internalnya lemah? Bisa jadi nilai aset akan akan turun secara drastis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian halnya dengan persediaan. Pengendalian atas penghapusan persediaan ini sebenarnya sudah diakomodasi dalam Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 278  dan 279 tentang  prosedur akuntansi aset pada SKPKD. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dari copast pasal tersebut:

Pasal 278 Ayat (1) menyatakan bahwa:

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Penekanan peran SPIP dalam pengelolaan aset ditekankan pada ayat (2)

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

Penegasan atas keharusan pelaksanaan mekanisme penghapusan sebagaimana yang digariskan dalam permendagri 17 tahun 2007 tergambar secara jelas dalam pasal 279 Permendagri 13 tahun 2006 yang menyatakan bahwa bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset adalah surat keputusan penghapusan barang (b) dan berita acara pemusnahan barang (d). Artinya, tanpa ada dokumen pendukung tersebut penghapusan aset tidak dapat dilakukan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa perlakuan persediaan kadaluarsa berbeda dengan aset tidak produktif? Seperti yang kami sebutkan di atas bahwa persediaan rusak/kadaluarsa tidak dimasukkan dalam neraca dan cukup diungkapkan dalam CaLK. Sedangkan, aset tidak produktif harus melalui proses reklasifikasi ke aset lainnya. Mengapa dalam perlakuan akuntansi aset tetap harus melalui proses reklas? Mengapa tidak langsung mengurangi angka aset tetap di neraca dan cukup di ungkapkan di CaLK?

Bagaiana menurut anda?

Incoming search terms:

Samakah Mekanisme Penghapusan Persediaan dengan Aset Tetap?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Nur Ana Sejati

0 comments on “Samakah Mekanisme Penghapusan Persediaan dengan Aset Tetap?

  1. Penjelasannya panjang lebar, saya mungkin kelewatan beberapa poin penting.
    Yang bisa saya serap sekilas adalah:

    1. BMD sebetulnya terkait barang pakai habis dan barang inventaris, masing-masing dicatat dalam buku tersendiri oleh pengurus barang. Barang inventaris ini kemudian masuk neraca, apakah itu di akun aset tetap atau akun aset lainnya. Sedangkan barang pakai habis akan masuk ke akun persediaan di neraca.

    2. Laporan untuk barang pakai habis dan barang inventaris dibedakan, untuk pakai habis pada lampiran 15 sedangkan untuk inventaris pada lampiran 14. Poinnya adalah, memang ada perbedaan perlakuan di antara kedua jenis BMD ini, meskipun memang pejelasan lebih banyak ditekankan pada barang inventaris.

    3. Dalam pengelolaan BMD di gudang, dikenal kartu barang (yang tidak dijelaskan ini digunakan untuk inventaris atau pakai habis), dan Surat Perintah Pengeluaran Barang (yang juga tidak ditegaskan ini untuk pengeluaran inventaris atau pakai habis). Dalam banyak hal, barang yang masuk gudang adalah barang pakai habis – ini sekedar menegaskan perbedaan perlakuan pakai habis dengan inventaris. Pada kasus tertentu, barang inventaris ada juga yang ‘mampir’ ke gudang dulu (misal pengadaan di Dinas Pendidikan untuk disalurkan lagi ke sekolah-sekolah).

    4. Sebagai persediaan, penghapusannya tidak diatur secara tegas dalam Permendagri 17. Barangkali dapat dipertimbangkan penggunaan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang Berubah Keadaan (Lampiran 20) untuk menampung proses penghapusan barang yang kadaluarsa.

    5. Untuk senjata terakhir, terdapat klausul “Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah” (Ps 56 ayat 1). Apapun caranya, jika sudah tidak dapat digunakan, harus dihapus dari daftar BMD.

    OOT:
    Perlu diperhatikan bahwa Permendagri 17 adalah tentang pengelolaan BMD, tidak benar-benar mengkaitkan dengan SAP untuk penyajian ke Neraca. Sehingga, ada kerancuan yang mengganggu:

    1. Penyajian neraca mengenal extra dan intra comptabel. Namun di pengelolaan BMD tidak dikenal. Konsep ini menurut saya sudah pada tempatnya, karena catatan extra comptabel akan mengandalkan catatan di pengelola BMD. Namun di level pelaksana perlu ditegaskan bahwa batas kapitalisasi tidak mempengaruhi pola pencatatan di pengurus barang.

    2. Menurut SAP, barang yang akan diserahkan ke masyarakat akan dicatat di persediaan. Bagi pengelolaan BMD hal ini sungguh mengganggu, karena umumnya barang yang akan diserahkan itu adalah barang yang terdaftar dalam kode barang inventaris (misal mesin jahit untuk modal pelatihan Disnaker). Pengurus barang umumnya tidak dibekali kemampuan akuntansi yang memadai untuk membedakan mesin jahit untuk keperluan sendiri dengan mesin jahit untuk diserahkan ke masyarakat.

    Salam kopi.

  2. Khansa on said:

    Urun rembug…
    Adanya perbedaan perlakuan pencatatan atas persediaan yang rusak dan aset tetap yang tidak produktif/rusak berat, menurut hemat saya untuk aset tetap sudah tepat, tetap masuk di neraca dalam kelompok aset lainnya… Hal ini karena pada suatu kondisi tertentu masih ada kemungkinan aset tetap yang tidak produktif/rusak tersebut diperbaki sehingga dapat dipergunakan kembali

  3. Dian Indriasari on said:

    Mau numpang diskusi…
    Jika pengadaan barang melalui belanja barang dan jasa (bukan melalui belanja modal), nilai nya tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset dan tidak untuk diserahkan kepada masyarakat, pencatatan di mana ? Di Buku Persediaan atau Buku Barang Ekstrakontabel ? Contoh : alat-alat bengkel, alat tukang.

    • makasih mbak dian atas kunjungannya ke blog kami. untuk menjawab hal ini perlu pembedaan terlebih dahulu antara persediaan dengan aset tetap ekstrakomptabel. perbedaan antara aset tetap dengan persediaan terletak pada lamanya masa manfaat. masa manfaat persediaan hanya satu tahun dan masa manfaat aset tetap lebih dari satu tahun. aset tetap ekstrakomptabel sendiri adalah aset-aset tetap yang memenuhi kriteria masa manfaat untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap namun tidak memenuhi batasan capitalisation treshold. Jadi atas pertanyaan mbak dian tersebut seharusnya dimasukkan dalam buku barang ekstrakomptabel karena masa manfaatnya lebih dari satu tahun namun tidak memenuhi batasan capitalisation treshold.

  4. mungkin saya menambahkan sedikit sepengetahuan saya antara penghapusan persediaan dan aset tetap.

    Pasal 56
    (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
    perundang-undangan.

    # setiap kabupaten biasanya mengeluarkan perbup yang mengatur mengenai pengelolaan BMD dari sinilah dasar hukum untuk penghapusan #
    contoh di kabupaten saya bekerja: setiap barang yang masuk dalam aset tetap dalam penghapusan harus melalui SK Bupati, sedangkan untuk persediaan cukup kepala SKPD saja yang nantinya dilaporkan dalam CaLK.

    • Terima kasih telah mengunjungi blog kami pak dan juga atas sharingnya. Oya, kami juga menyediakan kolom opini sebagai sarana sharing pengalaman yang kami yakin akan bermanfaat buat pembaca warkop pemda. bapak bisa berkontribusi di kolom tersebut..

  5. LUTFI.RI on said:

    mohon maaf …saya benar benar buta mengenai masalah aset …tetapi saya mau belajar,,,,adakah diantara bapak bapak disini yang mengerti masalah tentang sistem dan prosedur penghapusan aset daerah atau dengan kata lain adakah daerah baik propinsi atau kabupaten kota yng sdh mempunyai siste dn prosedur penghapusan aset yang sudah dibakukan..mohon bantuan…terimaksih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

726 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com