Breaking News
You are here: Home / PPBJ / PPK di pemerintah daerah masihkah menjadi dilema

PPK di pemerintah daerah masihkah menjadi dilema

Warkop Mania,

Ngopi yuk… Sambil melihat gambaran  PPK di  satu pemerintah daerah. Walaupun cerita ini mungkin sudah pernah warkop mania dengar sebelumnya, namun tak ada salahnya kita bahas lagi, untuk menambah pemahaman terutama bagi yang belum pernah dengar. Setuju ya.

Pak Dito seorang PPK di satu kantor pemerintah daerah, selain termasuk senior di kantornya, dia  juga jebolan S1 sebuah perguruan  tinggi  swasta dan telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Lain lagi dengan Pak Suroto, PPK di badan diklat daerah kabupaten ini, hanya lulus D3 dan sudah  2 kali ikut ujian sertifikasi pengadan barang/jasa namun belum lulus juga, dan kebetulan masih punya  hubungan saudara dengan Kepala Kantor/KPA nya. Keduanya  Pak Dito maupun Pak Suroto sudah  menjabat sebagai PPK untuk  tahun yang kedua.

Apa saja persyaratan sebagai PPK?

Dan bagaimana  ketentuan mengenai PPK dalam pelaksanaan APBD. Dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menegaskan tentang  kedudukan PPK dalam rangka pelaksanaan APBD, tanpa menjelaskan definisi  PPK. Terdapat 2 pasal yang mengatur tentang PPK yaitu pasal 10A dan 11  ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam pengadaan barang/jasa, Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai PPK sesuai peraturan  perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan  perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun  2010 yang antara lain persyaratannya  adalah PPK wajib memiliki Sertifikat  Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan  berpendidikan Strata 1.

Warkop mania,

Nambah kopinya.?

Pak Suroto diangkat sebagai PPK karena tak ada aparatur yang memenuhi kualifikasi sebagai PPK sementara proses pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan segera.

Pelaksanaan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengalami kendala di pemerintah daerah  apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang belum lulus  Ujian Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, karena Peraturan  Menteri Dalam Negeri tersebut tidak memberikan kewenangan kepada  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk pegawai/pejabat  lainnya yang memenuhi persyaratan menjadi PPK berdasarkan Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Dalam Pepres 54 tahun 2010 kewenangan PA/KPA dibedakan dengan PPK sedang Permendagri 21 tahun 2011 kedua hal diatas dapat disatukan. Jika masalahnya pada terbatasnya pegawai yang memenuhi syarat sebagai PPK,   maka alternatif yang dapat dilakukan  PA /Kepala Daerah tidak perlu menunjuk KPA dan pegawai yang tadinya akan ditempatkan sebagai KPA dapat dijangkat sebagai PPK dengan kewenangan yang dibutuhkan oleh PA .

Lalu bagaimana?

Coba simak, dalam Permendagri 21 tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa PPK bisa dirangkap oleh PA/KPA, apabila mengacu pada Perpres No.54 Tahun 2010, yang jelas terlihat disini, bahwa untuk syarat PPK sendiri menurut Perpres No.54 tahun 2010 salah satu persyaratannya juga adalah tidak menjabat sebagai pengelola keuangan atau “bukan pejabat  penandatangan SPM” dimana itu merupakan tugas PA/KPA, selain itu Permendagri 21 tahun 2011 hanya berlaku untuk lingkup Pemerintah Daerah, sedangkan Perpres No.54 tahun 2011 ruang lingkupnya  mencakup Pengadaan Barang/Jasa pada semua lembaga Tinggi Negara sampai Lembaga Pemerintah Daerah.

Sehingga so jelas simpulannya bahwa  PPK harus memenuhi  persyaratan lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa  tidak dapat ditawar lagi.

Menyikapi keharusan itu belakangan ini telah banyak Pemerintah Daerah bekerjasama dengan LKPP mengadakan pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, dan banyaknya aparatur pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan lulus sertfikasi dapat mengatasi kasus  Pak Suroto.

Warkop mania,

Syarat  PPK satu lagi, haruskah independen?

Oh tentu…..tidak hanya PPK, “independensi” semua aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa menjadi suatu keharusan.

Dalam penjelasan Pepres 54 tahun 2010, aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa dituntut harus profesional dan tidak berpihak (independen).agar dapat menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara pihak yang terkait (stakeholders) secara adil, transparan dan profesional. Hasil akhirnya adalah penggunaan keuangan negara yang  dibelanjakan dalam proses pengadaan barang/jasa harus efisiensi dan efektif, dengan demikian diperoleh barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah .

Ngopinya sudah  to.. …. …. kapan-kapan mampir lagi ya.

Salam warkop

PPK di pemerintah daerah masihkah menjadi dilema
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Siti Nasyrah Latif

Auditor, Konsultan

0 comments on “PPK di pemerintah daerah masihkah menjadi dilema

  1. yang jadi pertanyaannya.,.,., apabila PPK bukan dari PA / KPA seperti dalam pasal 10a Permendagri 21 tahun 2011 apakah ada sanksi nya? soalnya didaerahku PPKnya rata2 buakn dari PA/KPA loh….hehehe tolong kudu dijawab yahhh

    • terimakasih telah membaca salah satu tulisan kami…

      Dalam permendagri 13 tahun 2006 jo permendagri 59 tahun 2007 jo permendagri 21 tahun 2011 tidak diatur mengenai sanksi terkait hal tersebut….mengenai kondisi di tempat saudara, menurut kami sudah tepat asal pegawai tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai PPK sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 2 Perpres 54 tahun 2010.

      Justru yang menarik untuk didiskusikan adalah jika ketentuan dalam pasal 10a ayat 5 diterapkan, maka sedikit melanggar persyaratan yang disebutkan dalam pasal 12 Perpres 54 tahun 2010 huruf f, yaitu tidak menjabat sebagai pengelola keuangan dimana dalam penjelasannya disebutkan ” yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/verifikator/pejabat penandatangan SPM “. Nah, dalam kedudukannya sebagai KPA dia kan sebagai penandatangan SPM…..

      Okey, terimakasih telah bergabung di blog kita tercinta ini….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

17,788 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com