Breaking News
You are here: Home / PPBJ / Perpres 70 tahun 2012 dan PMK Nomor 25/PMK.05/2012: Solusi Akhir Tahun Bagi Pemerintah Daerah?

Perpres 70 tahun 2012 dan PMK Nomor 25/PMK.05/2012: Solusi Akhir Tahun Bagi Pemerintah Daerah?

Warkop Mania…

Setelah terbitnya Perpres 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010, banyak perubahan yang signifikan dan mampu memberikan solusi jitu bagi berbagai permasalahan dan kendala yang mungkin muncul pada prosedur pengadaan barang dan jasa (baca postingan sebelumnya: Perpres Nomor 70 Tahun 2012: Cara Ampuh Mempercepat Penyerapan Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah?). Salah satunya adalah permasalahan yang mungkin terjadi dalam menghadapi akhir tahun atas pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan utama pada akhir tahun pada pelaksanaan kontrak adalah pelaksanaan kontrak tahun tunggal tidak boleh melewati tahun anggaran. Untuk menghadapi pekerjaan tahun tunggal yang “diperkirakan” akan telat diselesaikan pada tanggal 31 Desember, maka kemungkinan skenario yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Memutuskan kontrak secara pihak oleh PPK, dan Penyedia Barang/Jasa dianggap lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, dan atas sisa pekerjaan yang belum selesai dilelangkan kembali pada tahun berikutnya; atau
  2. Membuat Berita Acara Serah Terima palsu, yang merekayasa progress pekerjaan dengan menyatakan fisik pekerjaan telah selesai (100%) per 20 Desember, namun rekening Penyedia Barang/Jasa diblokir oleh PPK atau ditampung pada rekening tertentu sampai dengan pelaksanaan pekerjaan telah benar-benar selesai; atau
  3. Melanjutkan penyelesaian pekerjaan pada tahun berikutnya, namun rekanan wajib menyerahkan jaminan pembayaran dan jaminan pelaksanaan sebesar nilai pekerjaan yang akan belum diselesaikan (berdasarkan pendapat Agus Kuncoro – Procurement Specialist).

Mari kita telaah satu persatu….

Poin 1, terdapat kemungkinan terjadi inflasi harga pada tahun berikutnya yang berakibat ketidakefisienan dalam perolehan aset. Contohnya pada pekerjaan pembangunan gedung kontrak pada tahun berjalan didapatkan dengan harga yang relatif rendah. Kemudian untuk dilelangkan kembali, dibutuhkan biaya untuk pelelangan, biaya perencanaan dan pengawasan dan nilai sisa pekerjaan relatif tidak dapat diprediksi namun kemungkinan lebih mahal dari harga kontrak sebelumnya cukup besar. Biaya-biaya tersebut merupakan nilai perolehan aset yang kemudian akan dikapitalisasi, sehingga nilai perolehan aset menjadi lebih besar.

Poin 2, merupakan langkah menuju gerbang penyimpangan, sangat rawan dan banyak kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) berawal dari langkah pada poin ini.

Poin 3, terkesan aman karena penguasaan pembayaran berada pada pihak BUD, karena, BUD sewaktu-waktu dapat mencairkan jaminan apabila Penyedia Batang/Jasa tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan saat denda keterlambatan telah melampaui 5% dari nilai kontrak. Atas keterlambatan tersebut, PPK wajib mengenakan sanksi kepada Penyedia Barang/jasa, tetapi masih terdapat potensi kerugian keuangan negara, dengan pendekatan seperti berikut:

  • Untuk memenuhi langkah poin 3, maka SPM sudah harus diajukan mulai 18 hingga 31 Desember dan dana 100% masuk ke rekening Penyedia Barang/Jasa.
  • Pada bulan Januari tahun berikutnya, seharusnya negara mendapatkan pengembalian dana sebesar nilai sisa pekerjaan, karena pada dasarnya pekerjaan kontrak tahun tunggal tidak dapat melewati tahun anggaran berjalan.
  • Karena dana tidak dikembalikan (meskipun dilindungi jaminan), maka negara kehilangan potensi bunga atas dana tersebut sampai dengan tanggal realisasi penyelesaian pekerjaan.
  • Tidak ada jaminan bahwa Penyedia Barang/Jasa akan menyelesaikan fisik pekerjaan.

Permasalahan ini sudah lama menjadi dilema bagi pihak pemberi kerja dalam menghadapi situasi akhir tahun. Nah, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 telah memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut di atas, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat 1 a.1 dan a.2. Singkatnya, pasal tersebut secara keseluruhan mendeskripsikan bahwa apabila PPK memperoleh keyakinan atas kemampuan Penyedia dalam menyelesaikan sisa pekerjaan dalam 50 (lima puluh) hari setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir walaupun melewati tahun anggaran, maka kontrak tersebut tidak perlu diputuskan secara sepihak, namun tetap dikenakan denda maksimum sebesar 5% (atau 1/1000 per hari keterlambatan) dari nilai kontrak dan rekanan terhindar dari sanksi daftar hitam apabila pekerjaan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 50 (lima puluh) hari tersebut.

Bagaimana mekanisme pencairan dana APBD apabila masa pelaksanaan kontrak berakhir pada akhir tahun anggaran (asumsi masa pelaksanaan kontrak telah di addendum sampai dengan tanggal 31 Desember)?

Dalam tulisan kami sebelumnya (Kegiatan Lanjutan: Masalah dan Solusi), telah dibahas mengenai DPAL yang merupakan terobosan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama mengatasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran. Sayangnya, hal itu hanya berlaku untuk pekerjaan konstruksi yang memenuhi kondisi kahar (force majeur) dan telah ada kontraknya. Untuk pekerjaan konstruksi yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran yang bukan disebabkan oleh kondisi kahar tidak dapat dipecahkan dengan DPAL.

Hal ini berbeda–dengan pengaturan hal yang sama–terkait mekanisme pencairan dana yang bersumber dari APBN pada akhir tahun anggaran, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 25/PMK.05/2012. Peraturan ini merupakan angin segar untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan diperkirakan telat dan melewati tahun anggaran.

Poin-poin penting dari PMK Nomor 25/PMK.05/2012 ini adalah :

  1. Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multi years contract).
  2. Pekerjan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya membebani DIPA tahun anggaran berikutnya. Apabila alokasi pelaksanaan pekerjaan tersebut belum tersedia dalam DIPA tahun berikutnya, maka kuasa PA mengajukan revisi DIPA/POK untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang akan dilanjutkan tersebut.
  3. Atas kontrak tahun berjalan tersebut, dilakukan addendum kontrak dengan mencantumkan sumber dana dari DIPA tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
  4. Penyedia Barang/Jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai oleh penyedia barang/jasa, dengan memuat:a. Pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan, b.Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dan c.Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
  5. Kuasa PA harus menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan tersebut dilampiri dengan surat pernyataan di atas yang telah dilegalisasi. Kemudian KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran (asumsi jaminan/garansi bank masih berlaku). Apabila masa berlaku jaminan/garansi bank tersebut sudah berakhir, maka Penyedia Barang/Jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan sebagai pengganti jaminan/garansi bank tersebut.
  6. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa PA.
  7. Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir, dan apabila belum dapat diselesaikan dalam kurun waktu tersebut, maka pekerjaan dihentikan dan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan maksimum sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Dengan adanya kedua peraturan yang saling bersinergi ini (Perpres 70 tahun 2012 dan PMK Nomor 25/PMK.05/2012), diharapkan dapat mengurangi berbagai tindak pidana korupsi dalam mengakali permasalahan pada pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN pada akhir tahun anggaran, walaupun pada ujung-ujungnya juga kembali pada pribadi masing-masing dalam menginterpretasi (positif/negatif) ayat-ayat pada peraturan tersebut.

Pelaksanaan APBD menggunakan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 tahun 2011 yang berlaku saat ini, belum mengakomodir/memberikan solusi pembayaran pekerjaan yang belum dapat diselesaikan menjelang atau pada akhir tahun anggaran seperti yang tercantum dalam PMK tersebut di atas.

Dengan tidak adanya solusi tersebut maka terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada akhir kontrak harus dilakukan pemutusan kontrak sepihak sehingga output yang ditentukan dalam dokumen anggaran tidak tercapai. Mengingat permasalahan akhir tahun dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak APBN dan APBD tidak memiliki banyak perbedaan, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 tahun 2011 dengan muatan pengaturan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 25/PMK.05/2012, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan APBD pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Warkop Mania, ada yang berpendapat berbeda? Kami tunggu kontribusi dan partisipasi Anda.

Salam Warkop….

Incoming search terms:

Perpres 70 tahun 2012 dan PMK Nomor 25/PMK.05/2012: Solusi Akhir Tahun Bagi Pemerintah Daerah?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Andy Wijaya

2 comments on “Perpres 70 tahun 2012 dan PMK Nomor 25/PMK.05/2012: Solusi Akhir Tahun Bagi Pemerintah Daerah?

  1. ansel bahy on said:

    apakah PMK 25 tahun 2012 masih berlaku sampai dengan sekarang?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

1,475 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com