Breaking News
You are here: Home / Akuntansi KeuDa / Perlakuan Akuntansi Aset Kerja Sama Operasi

Perlakuan Akuntansi Aset Kerja Sama Operasi

Warkop Mania…

Selama ini kita telah banyak membahas tentang aset tetap. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas aset tetap milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak lain.

Jika kita membaca PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kita tidak akan menemukan bahasan mengenai aset tetap milik pemerintah yang dikerjasamakan. Berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang pernah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap yang dikerjasamakan melalui penerbitan PSAK Nomor 39 tentang Akuntansi Kerjas Sama Operasi(meskipun telah dicabut dengan ED PSAK Nomor 11 dengan pertimbangan beberapa hal), maka justru SAP belum mengatur mengenai hal tersebut. Padahal khususnya di pemerintah daerah transaksi tersebut sudah banyak terjadi.

Apa sih definisi kerja sama operasi itu? Mengambil definisi dari PSAK Nomor 39 kerja sama operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.

Jika kita merujuk pada Permendagri 17 Tahun 2007, maka transaksi aset yang dikerjasamakan tersebut dikategorikan ke dalam pemanfaatan. Pengertian pemanfaatan dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dari pengertian tersebut setidaknya ada 5 bentuk pemanfaatan aset tetap milik pemerintah daerah yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Terkait dengan tema tulisan kali ini, maka kita akan membahas 3 bentuk pemanfaatan terakhir, yaitu kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Ketiga bentuk pemanfaatan tersebut sangat relevan dengan definisi dari kerja sama operasi menurut PSAK Nomor 39.

Pada kerja sama pemanfaatan, pemerintah daerah selaku pemilik aset tidak menyerahkan aset tetapi menyerahkan hak penyelenggaraan usaha kepada pihak lain selaku pengelola selama jangka waktu tertentu dan pemerintah daerah menerima kontribusi tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak. Contoh bentuk kerja sama operasi yang demikian misalnya pemerintah daerah memiliki jalan tol dimana pengoperasian jalan tol tersebut diserahkan kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu dan selama waktu tersebut pemerintah daerah memperoleh kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan.

Pola pemanfaatan berupa bangun guna serah (istilah lainnya bangun, kelola, serah-BOT) pemerintah daerah menyerahkan aset KSO berupa tanah kepada investor yang akan mendanai pembangunan aset konstruksi di atasnya, kemudian dikelola sampai jangka waktu tertentu (masa konsesi) dan di akhir masa konsesi menyerahkan aset KSO dan pengelolaannya kepada pemerintah daerah selaku pemilik aset.

Pada pola pemanfaatan berupa bangun serah guna (istilah lainnya bangun, serah, kelola-BTO) pemerintah daerah menyerahkan aset KSO berupa tanah kepada investor yang akan mendanai pembangunan aset KSO sampai siap dioperasikan oleh pengelola aset KSO dalam jangka waktu tertentu. Pada saat aset KSO telah siap untuk dioperasikan, terlebih dahulu aset KSO diserahkan kepada pemerintah daerah selaku pemilik aset untuk dikelola. Selanjutnya untuk pengelolaan aset KSO dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri atau oleh investor. Pengelola aset KSO yang ditunjuk sesuai perjanjian memegang kendali pengelolaan aset KSO secara materiil.

Contoh transaksi BOT maupun BTO adalah misalnya pemerintah daerah dan investor sepakat untuk membangun sebuah pasar di atas tanah milik pemerintah daerah. Dalam skema BOT, setelah bangunan pasar selesai dibangun kemudian investor selaku pihak yang menyediakan dana pembangunan pasar tersebut melakukan pengelolaan pasar tersebut hingga akhir masa konsesi yang disepakati (menurut Permendagri 17 tahun 2007 paling lama 30 tahun). Di akhir masa konsesi, investor menyerahkan aset KSO kepada pemerintah daerah. Dalam skema BTO, ketika bangunan pasar selesai dibangun oleh investor dan siap dioperasikan, aset KSO di serahkan kepada pemerintah daerah terlebih dahulu, dan pengelolaan aset KSO selanjutnya sangat tergantung dari kesepakatan kedua pihak, dimana pengelola aset KSO dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri atau dilakukan oleh investor. Pemerintah daerah atau investor dapat menyepakati untuk menyerahkan manajemen pengelolaan aset KSO tersebut kepada pihak lainnya, meskipun penyerahan fungsi manajemen tersebut tidak mengubah hak pengendalian atas aset dan operasi KSO.

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sebaiknya perlakuan akuntansi atas aset yang dikerjasamakan dengan 3 pola kerja sama operasi atau pemanfaatan aset tersebut?

Dalam kerja sama pemanfaatan, aset yang dikerjasamakan, seperti misalnya jalan tol atau area parkir, masih dicatat dan disajikan sebagai aset tetap di neraca. Mengapa? Karena dalam transaksi tersebut tidak ada penyerahan aset tetap kepada pihak lain selaku pengelola. Pemerintah daerah hanya menyerahkan hak pengelolaan atau hak penyelenggaraan usaha atas aset tetap tersebut kepada pihak lain. Namun demikian atas transaksi kerja sama pemanfaatan aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pola BOT, aset (berupa tanah) yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada investor selaku pengelola harus dicatat dan disajikan oleh pemerintah daerah sebagai aset KSO pada aset lainnya di neraca sebesar biaya perolehannya. Investor mengkapitalisasi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset KSO dalam akun aset KSO dalam konstruksi. Setelah konstruksi selesai dan siap dioperasikan, maka akun aset KSO dalam konstruksi akan dihapus ke aset KSO. Pada akhir masa konsesi, investor menyerahkan aset KSO yang telah selesai masa konsesinya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mencatat penyerahan aset KSO ini sama halnya seperti transaksi penerimaan aset tetap hibah/donasi sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO atau sebesar nilai wajar, tergantung mana yang paling obyektif atau paling berdaya uji. Selanjutnya aset KSO tanah direklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap di neraca pemerintah daerah.

Pada pola BTO, aset (berupa tanah) yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada investor selaku pengelola harus dicatat dan disajikan oleh pemerintah daerah sebagai aset KSO pada aset lainnya di neraca sebesar biaya perolehannya. Seluruh biaya pembangunan aset KSO yang dikeluarkan dicatat oleh investor dalam akun aset KSO dalam konstruksi. Setelah konstruksi selesai dan siap dioperasikan, maka akun aset KSO dalam konstruksi akan dihapus ke aset KSO. Sebelum aset KSO akan dioperasikan, investor menyerahkan aset KSO kepada pemerintah daerah. Atas penyerahan aset KSO tersebut, pemerintah daerah mencatat sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO atau sebesar nilai wajar, tergantung mana yang paling obyektif atau paling berdaya uji. Hal tersebut dilakukan apabila sesuai perjanjian pemerintah daerah ditunjuk sebagai pengelola aset KSO. Dalam hal pengelola aset KSO adalah investor maka aset KSO harus dicatat oleh investor. Di akhir masa konsesi, aset KSO harus diserahkan kembali oleh investor kepada pemerintah daerah. Dalam kasus yang terakhir penyerahan atas aset KSO setelah berakhirnya masa konsesi dicatat oleh pemerintah daerah sebesar nilai wajar aset KSO yang diserahkan kembali oleh investor. Jadi mirip BOT ya?.

Baik dalam pola BOT maupun BTO, aset KSO disusutkan oleh pihak yang mencatat aset KSO dalam neracanya. Pada pola BOT, aset KSO disusutkan oleh investor maksimal hingga berakhirnya masa konsesi. Pada pola BTO, dalam hal pemerintah daerah selaku pengelola maka aset KSO disusutkan selama umur ekonomi aset yang bersangkutan. Sedangkan jika investor selaku pengeloa, maka aset KSO disusutkan paling lama hingga berakhirnya masa konsesi.

Nah, Warkop Mania kira-kira demikianlah menurut kami perlakuan akuntansi atas aset yang dikerjasamakan melalui pola kerja sama pemanfaatan, BOT, dan BTO dimana secara substansi banyak dirujuk dari PSAK Nomor 39 yang telah dicabut. Semoga KSAP dapat segera menerbitkan PSAP tentang aset yang dikerjasamakan…..

Bagaimana pendapat Anda, Warkop Mania?

Salam Warkop !

Incoming search terms:

Perlakuan Akuntansi Aset Kerja Sama Operasi
1 vote, 5.00 avg. rating (97% score)

About Eko Hery Winarno

Penulis, auditor, dan konsultan

0 comments on “Perlakuan Akuntansi Aset Kerja Sama Operasi

  1. Nanang Agus Sutrisno on said:

    Makasih, sangat membantu kami dalam memahami aset yang dikerjasamakan.
    Ada yg mengganjal nih, a.l.:
    1. PSAK 39 yg dimaksud tahun berapa? Setahuku PSAK 39 telah dihapus berdasarkan ED PPSAK Nomor 11 tgl 1 Februari 2011 ttg Pencabutan PSAK 39.
    2. Kalo belum ada SAPnya, apa bisa pakai SAK yang notabene itu private sector, bukan publik sektor? Banyak definisi dan perlakuan akuntansi yg berbeda antara private dan publik sektor. Apa gak lebih bijak kalo nunggu SAPnya dulu
    Makasih atas sharingnya yg berguna, selamat berkarya lagi..

    • Terima kasih atas tanggapan Anda terhadap tulisan kami yang baru launching pagi ini…

      Tulisan tersebut sebenarnya bermaksud melontarkan wacana/diskusi ke publik terkait pengaturan perlakuan akuntansi aset-aset yang dikerjasamakan yang sampai hari ini PSAP-nya belum diterbitkan oleh KSAP. Padahal transaksi tersebut di pemerintah daerah ada dan sudah sangat banyak.

      Ketentuan tentang bagaimana tatakelola aset yang dikerjsamakan sudah diatur dlm Permendagri 17 Tahun 2007, namun SAP nya yang belum. Nah, hal tersebut tentu akan menimbulkan kebingungan pemerintah daerah dalam menyajikan aset-aset KSO di neraca mereka….

      Jadi masalahnya adalah belum adanya SAP yang mengatur mengenai masalah itu. Nah, kami mencoba untuk mengetengahkan tema tersebut dengan merujuk substansi pengaturan khususnya terkait pengakuan aset-aset yang dikerjasamakan kepada PSAK 39 tersebut. Meskipun ada sedikit dari tulisan kami merupakan “ide” kami karena tidak secara jelas diatur dalam PSAK 39 tersebut….

      Oleh karenanya, PSAP tentang Aset KSO menurut kami sangat mendesak untuk segera diterbitkan…Tulisan kami tersebut hanya merupakan ide dan masukan kecil dari kami dan sesungguhnya masukan dari Warkop Mania sangat diharapkan…apalagi dalam kenyataannya bentuk-bentuk kerjasama operasi di pemerintah daerah sangat beragam…..

      Jika Anda memiliki pendapat lain terkait aset KSO, silakan sampaikan opini anda terkait hal tersebut…kami akan menyajikannya ke hadapan Warkop Mania lainnya…Kami tunggu ya….

      Salam Warkop !

  2. Terimakasih,tulisan warkop kali ini membantu saya dalam penyelesaian skripsi saya. Penelitian saya berhubungan tentang pengelolaan pencatatan aset daerah (tanah pemda) sbagai bentuk pemanfaatan barang milik/negara atau daerah (BOT/Bangun guna serah) di sebuah instansi pemerintah di kota palembang. Saya sangat setuju dengan tulisan ini yang menyoroti KSAP yg blum menerbitkan PSAP mengenai petunjuk pengelolaan pencatatan aset daerah yang dikerjasamakan dgn phk ketiga (BOT, dll). Pola kerjasama pemda dgn pihak ketiga (bangun guna serah/BOT,dll) dlm rangka pmanfaatan barang milik negara/daerah membutuhkan “prilaku akuntansi” yg lbih rinci dan jelas (mulai dari pembangunan, pengoperasian, dan sampai dengan proses serah terima dlm kurun wktu sesuai dgn ksepakatan kontrak/MOU, dll).
    Berdasarkan PSAP 07, kemitraan dgn pihak ketiga terdapat pada akun aset lainnya.
    Pertanyaan saya, kapan bangunan dan fasilitas yg dibangun pihak ketiga dapat pemda lakukan penilaian (appraisal) sedangkan bangunan&fasilitas tersebut baru akan dimiliki pemda setelah masa perjanjian/kontrak berakhir?apakah setelah bangunan tersebut selesai dibangun olh pihak ketiga, pemda boleh melakukan penilaian gedung?atau pemda hanya mencatatan nilai tanah tersebut pada aset lainnya?
    Saya sangat berharap bantuan dari teman” warkop mania. Terimakasih.

    • Tq atas komen nya,,
      Dalam perjanjian BOT mestinya sdh dimasukan nilai aset gedung yang akan dibangun oleh investor, yang akan dijadikan dasar pencatatan oleh pemda. Pemda hanya mencatat aset tanah yang diserahkannya kepada investor dalam aset lainnya. Jika ada penambahan bangunan harus dibuatkan addendumnya. Pada saat akhir masa konsesi (dan apabila tidak ada perpanjangan masa konsesi), maka aset bot berupa bangunan harus diserahkan. Dalam permendagri 17, harus terlebih dahulu diaudit oleh APIP untuk melihat kesuesuaian di lapangan dengan perjanjiannya. Jika terdapat penambahan bangunan tanpa adanya addendum tenyu permasalahannya bisa lain, kan? Nah, kalau dalam perjanjian tdk disebutkan nilai bangunan yang nantinya zkan diserahkan olehninvestor maka pada saat sebelum diserahkan harus dilakukan penilaian untuk mencari nilai wajarnya.

      Bagaimana kira2 jawaban kami? Semoga anda segera menuntaskan skripsi anda…good luck

      Salam warkop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

17,796 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com