Breaking News
You are here: Home / Penganggaran / Pergeseran Anggaran dan Perubahan Anggaran, Bagaimana Aturannya?

Pergeseran Anggaran dan Perubahan Anggaran, Bagaimana Aturannya?

Warkop Mania….

Saat ini sudah menjadi praktek yang lumrah di pemerintah daerah bahwa untuk melakukan pergeseran anggaran dan/atau penambahan anggaran yang sebelumnya tidak dianggarkan dan mendahului perubahan APBD, pemerintah daerah cukup mengajukan permohonan izin prinsip kepada pimpinan DPRD. Setelah pimpinan DPRD menyetujui permohonan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Permasalahannya, apakah hal tersebut diperkenankan oleh peraturan yang berlaku?

Mengapa pergeseran dilakukan? Seringkali pergeseran anggaran dan/atau penambahan anggaran yang sebelumnya tidak dianggarkan terpaksa dilakukan mendahului perubahan APBD dengan berbagai alasan, dan kadang alasan tersebut bersifat politis.

Misalnya, pada tahun anggaran sebelumnya, terdapat sisa dana DAK di Kas Daerah yang dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya, namun karena juknis DAK yang bersangkutan belum diterbitkan oleh kementerian, maka atas penggunaan sisa DAK tersebut terpaksa dianggarkan pada akun belanja tertentu. Nah, pada saat juknis DAK sudah turun, selanjutnya dilakukan pergeseran dari akun belanja tertentu tadi ke akun belanja sebenarnya sesuai juknis DAK dengan mekanisme pengajuan izin prinsip kepada pimpinan DPRD. Mengapa tidak menunggu perubahan APBD saja? Menunggu hingga perubahan APBD akan sangat lama, padahal kegiatan DAK umumnya bersifat pekerjaan konstruksi yang memerlukan waktu panjang mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan konstruksinya.

Contoh lainnya, pemerintah daerah berencana akan memberikan tunjangan hari raya kepada pegawainya yang belum sempat dianggarkan dalam APBD Pokok. Pemerintah daerah selanjutnya mengajukan izin prinsip penambahan anggaran pada akun belanja pegawai yang mendahului perubahan APBD kepada pimpinan DPRD. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya ….

Sebenarnya, bagaimana sih aturan pergeseran dan perubahan anggaran? Mari kita tengok ketentuan peraturan yang ada ….

Mengenai perubahan APBD, Permendagri 13 tahun 2006 pasal 154 telah mengatur mengenai hal tersebut. Pasal 154 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, c.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa.”

Pada ayat 2 ditegaskan juga bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Mengenai pergeseran anggaran, pasal 160 secara lengkap menyebutkan sebagai berikut:
1. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
2. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
3. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
4. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
5. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
6. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
7. Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.

Jelaslah, menurut Pasal 160 di atas pergeseran anggaran yang boleh mendahului perubahan APBD adalah pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan yakni dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan. Pergeseran jenis ini selanjutnya akan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD tahun berjalan. Sedangkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja tidak dapat dilakukan dengan mekanisme yang sama yang biasanya didahului dengan pengajuan izin prinsip kepada pimpinan DPRD. Pergeseran jenis ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya.

Warkop Mania, namun terdapat pengecualian terkait pergeseran anggaran yang tidak harus memenuhi ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana telah diatur dalam Paal 160 di atas. Bagaimana mekanismenya? Ya, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan cukup memberitahukan hal tersebut kepada Pimpinan DPRD. Jadi tidak harus mengajukan izin prinsip kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan DPRD. Beberapa pengecualian tersebut seperti telah diatur dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 berikut ini:

1. Poin III. Kebijakan Penyusunan APBD, 1. Pendapatan Daerah, b. Dana Perimbangan, angka 4, dinyatakan bahwa:

“Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.”

2. Poin III. Kebijakan Penyusunan APBD, 1. Pendapatan Daerah, c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Angka 1 dinyatakan bahwa:

“Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.”

3. Poin III. Kebijakan Penyusunan APBD, 1. Pendapatan Daerah, c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Angka 2, dinyatakan bahwa:

“Penganggaran dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah, didasarkan pada alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2011, dengan memperhatikan realisasi dana otonomi khusus dan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2010. Selisih lebih atau kurang dari alokasi anggaran untuk dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah, ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.”

4. Poin III. Kebijakan Penyusunan APBD, 1. Pendapatan Daerah, c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Angka 4, dinyatakan bahwa:

“Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan.”

5. V. Hal-hal Khusus Lainnya, angka 8, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, c. ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.”

6. V. Hal-hal Khusus Lainnya, angka 11, dinyatakan bahwa:

“Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
c.Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
d.Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 bulan.”

7. V. Hal-hal Khusus Lainnya, angka 12, dinyatakan bahwa:

“Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:
a.Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
b.Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
c.Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
d.Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.”

Nah, Warkop Mania…demikianlah ketentuan tentang pergeseran anggaran dan/atau penambahan anggaran yang mendahului perubahan APBD yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi…jangan asal geser sana geser sini ya?

Salam Warkop …

Incoming search terms:

Pergeseran Anggaran dan Perubahan Anggaran, Bagaimana Aturannya?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Eko Hery Winarno

Penulis, auditor, dan konsultan

5 comments on “Pergeseran Anggaran dan Perubahan Anggaran, Bagaimana Aturannya?

  1. Ari Sasmito on said:

    ulasan yang sangat bagus, saya sudah menemukan solusi temuan audit dalam hal pergeseran belanja

  2. anonymous on said:

    Pak, bagaimana kalo ada pergeseran atau perubahan pada kegiatan, dimana kegiatan itu telah dilaksanakan. apakah boleh?
    Landasan hukumnya apa?

    • Tq Pak Rahmat Taufik atas kunjungannya (benar ya, nama bapak?)

      Kegiatan yang Anda maksud contohnya seperti apa ya? Dalam tulisan tersebut telah lengkap contoh kegiatan yang diperkenankan untuk mendahului perubahan APBD. Namun kami tambahkan contoh lainnya, yaitu terkait pendanaan kegiatan pemilu kepala daerah, sebagaimana telah kami sajikan dalam tulisan “Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah”.

      Kementerian Dalam Negeri telah lama menerbitkan ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 jo Permendagri 57 Tahun 2009. Dalam hal daerah belum menetapkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-PPKD dengan peraturan kepala daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan. Dalam hal daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggaran mendahului perubahan APBD dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. Penetapan pengeluaran belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah mendahului penetapan APBD dan penyesuaian anggaran mendahului perubahan APBD harus diberitahukan kepada DPRD.

      Demikian….salam Warkop…

  3. FA on said:

    saya mau tanya pak, apakah boleh melakukan pinjaman daerah setelah APBD ditetapkan? dan klu boleh mekanismenya seperti apa?

    mohon pencerahannya pak… terima kasih….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

708 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com