Breaking News
You are here: Home / Pengelolaan Keuangan Daerah / Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah

Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah

Warkop Mania…

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan agenda lima tahunan yang harus dilaksanakan agar keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat terus berjalan. Pada tahun 2013 sesuai jadwal KPU ada 25 pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan pemilukada. Beberapa di antaranya pelaksanaannya mendahului akhir masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Menyongsong pesta demokrasi di daerah tentunya harus disiapkan anggaran yang memadai agar pelaksanaan pemilukada dapat berjalan lancar sesuai tahapan penyelenggaraan pemilukada. Kekurangan pendanaan tentu menimbulkan risiko gagalnya penyelenggaraan pemilukada tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri telah lama menerbitkan ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 jo Permendagri 57 Tahun 2009.

Dalam ketentuan tersebut, dalam hal penganggaran, jika pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan keuangan daerah dapat membentuk Dana Cadangan selama beberapa tahun sebelum tahun pelaksanaan pemilukada tiba. Pembentukan Dana Cadangan tersebut tentu saja harus mengikuti Permendagri 13 Tahun 2006 jo Permendagri 59 Tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2012. Dalam kasus ini bisa saja hal itu dilakukan terlebih untuk penyelenggaraan pemilukada gubernur/wakil gubernur yang cakupan pelaksanaannya meliputi satu provinsi.

Dalam hal daerah belum menetapkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-PPKD dengan peraturan kepala daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan. Dalam hal daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggaran mendahului perubahan APBD dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. Penetapan pengeluaran belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah mendahului penetapan APBD dan penyesuaian anggaran mendahului perubahan APBD harus diberitahukan kepada DPRD.

Penyediaan/penyesuaian belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga dan/atau menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan tidak termasuk belanja pegawai, kegiatan-kegiatan yang didanai dari  Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah dan yang telah mengikat perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Siapa yang mengusulkan anggaran belanja pemilukada?

Dalam ketentuan tersebut, anggaran belanja pemilukada disusun berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu yang diajukan oleh KPU dan Panwaslu. KPU Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS. Panwaslu Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu Provinsi,  Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, mencakup anggaran belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Panwaslu Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mencakup anggaran belanja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pendanaan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dimungkinkan jika penyelenggaraan pemilukada gubernur bersamaan dengan pemilukada bupati/walikota. Pendanaan bersama mencakup pembayaran honorarium, uang lembur, perlengkapan KPPS/TPS,  pengangkutan, pembiayaan pemutakhiran data pemilih dan perjalanan dinas.  Provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan pendanaan bersama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan menetapkan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah. Penetapan besaran dana yang  akan dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah ditetapkan secara proporsional sesuai dengan beban kerja. Beban kerja masing-masing pemerintah daerah  disepakati bersama dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Namun demikian, dalam hal pemerintah provinsi mengalami kendala keterbatasan dana, pemerintah kabupaten/kota dapat saja membantu pendanaan penyelenggaraan pemilukada, dan sebaliknya apabila pemerintah kabupaten/kota mengalami hal yang sama, pemerintah provinsi dapat membantu pendanaannya pada pemerintah kabupaten/kota.

Mengenai standar penetapan perhitungan honorarium dan/atau uang lembur dan standar penetapan perhitungan kebutuhan barang dan jasa telah diatur juga dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut.  Honorarium dan/atau uang lembur ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat inflasi masing-masing daerah dan mempertimbangkan besaran honorarium dan/atau uang lembur pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden sebelumnya. Sedangkan standar satuan harga atas  barang dan jasa ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan menyesuaikan harga yang berlaku setempat.

Penganggaran belanja penyelenggaraan pemilukada dianggarkan pada perkiraan belanja hibah pemilu kepada KPU dan belanja hibah pemilu kepada Panwaslu. Belanja hibah pemilukada tersebut diperuntukkan untuk:

Honorarium:

  • Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberikan sepanjang tidak duplikasi dengan uang kehormatan berdasarkan peraturan KPU),
  • Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
  • Anggota Pokja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
  • PPK, Sekretariat PPK,
  • PPS, Sekretariat PPS, KPPS,
  • Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
  • Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota,
  • Sekretariat Panwaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota
  • Anggota Pokja Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota,
  • Panwaslu Kecamatan,
  • Sekretariat Panwaslu Kecamatan,
  • Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan, dan
  • Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

Uang Lembur:

  • KPU Provinsi,
  • KPU Kabupaten/Kota,
  • PPK,
  • PPS,
  • Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
  • Panwaslu Provinsi,
  • Panwaslu Kabupaten/Kota,
  • Panwaslu Kecamatan, dan
  • Petugas Pengawas  Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

Barang dan Jasa:

  • Barang pakai habis,
  • Bahan/material,
  • Jasa publikasi,
  • Jasa kantor,
  • Jasa konsultan audit dan advokasi hukum,
  • Pencetakan,
  • BBM kendaraan,
  • Sewa rumah/gedung/gudang,
  • Sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan,
  • Makanan dan minuman,
  • Perjalanan dinas,
  • Pendistribusian surat suara, serta
  • Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan.

Warkop Mania…

Pemerintah daerah harus kritis dalam melakukan evaluasi atas usulan Rencana Kebutuhan Biaya pemilukada yang diajukan oleh KPU dan Panwaslu. Evaluasi terkait hal itu kemudian dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Sekretaris Daerah dengan mengikutsertakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi oleh pemerintah daerah dan pembahasan bersama tersebut adalah sebagai berikut:

  • Tahapan pelaksanaan pemilukada yang telah dibuat oleh KPU. Tahapan-tahapan tersebut tidak secara detail diuraikan dalam format Rencana Kebutuhan Biaya yang tercantum dalam lampiran permendagri ini. Pemahaman atas tahapan-tahapan pemilukada dapat diperoleh dari keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilukada. Pemahaman atas tahapan-tahapan pemilukada tersebut membantu pemerintah daerah melakukan evaluasi atas usulan Rencana Kebutuhan Biaya yang diajukan oleh KPU atau Panwaslu. Tahapan pelaksanaan pemilukada dapat Anda pelajari dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  • Peroleh data DPT (Daftar Pemilih Tetap). Hal ini untuk mengevaluasi jumlah pengadaan formulir-formulir yang berkaitan dengan pemilih seperti surat suara. Anda dapat mempelajari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan  Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dI Tempat Pemungutan Suara, dan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil  Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Untuk detailnya pemerintah daerah dapat meminta KPU untuk menunjukkan jenis-jenis formulir yang akan diadakan.
  • Peroleh Surat Keputusan Ketua KPU dan Panwaslu tentang penunjukkan Sekretariat KPU, Sekretariat Panwaslu, anggota Pokja KPU dan anggota Pokja Panwaslu, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan, dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan. Hal ini untuk mengevaluasi kebutuhan honor dan uang lembur, serta kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan.
  • Standar honor dan uang lembur, serta standar harga barang/jasa harus sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Standar ini harus disusun secara cermat karena risiko mark up harga dapat saja terjadi.
  • Perlu dipahami kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilukada tersebut. Standar kebutuhan pengadaan barang dan jasa telah diatur dengan Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  • Pastikan untuk tetap menganggarkan belanja penyelenggaraan pemilukada untuk dua putaran. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan pemilukada berlangsung selama dua putaran sehingga risiko ketiadaan anggaran dapat dihindarkan. Perlu diingat bahwa apabila pemilukada hanya berlangsung selama satu putaran, maka dana yang tersisa untuk pemilukada putaran kedua, apabila telah dicairkan kepada KPU dan Panwaslu, harus dikembalikan ke kas daerah.

Nah, Warkop Mania, jika pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi secara mendalam usulan Rencana Kebutuhan Biaya pemilukada yang disampaikan oleh KPU atau Panwaslu, setidaknya mereka telah mengurangi kebocoran yang mungkin terjadi dalam penggunaan anggaran pemilukada. Meskipun, laporan pertanggungajwaban penggunaan anggaran pemilukada akan disampaikan pihak KPU maupun Panwaslu dan diaudit oleh BPK, tidak ada salahnya pencegahan dini melalui penyusunan anggaran pemilukada dilakukan. Bukan demikian?

Salam Warkop

Incoming search terms:

Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Eko Hery Winarno

Penulis, auditor, dan konsultan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

17,668 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com