Breaking News
You are here: Home / Akuntansi KeuDa / Menyongsong Accrual Basis

Menyongsong Accrual Basis

Warkop Mania,

Penerapan SAP berbasis akrual sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Bahkan dalam Undang-undang tersebut khususnya pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Artinya, seharusnya pemeritah daerah sudah melakukan pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual sejak tahun 2008 lalu. Saat ini kita sudah menginjak tahun 2012. Bahkan peraturan pendukung pun baru disahkan pada tahun 2010, yaitu PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam. PP tersebut ditegaskan kembali tentang penerapan basis akrual yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat pendukung, yaitu kerangka konseptual dan PSAP 01-12.

Warkop Mania,

Diakui atau tidak, diterima atau tidak, undang-undang terkait telah disahkan. PP yang merupakan salah satu bagian dari step by step menuju akrual basis juga sudah menjadi kepastian. Jadi, mau tidak mau pemerintah daerah harus dan wajib untuk mengikuti dan menaati peraturan tersebut. Namun, demikian, mungkin ada baiknya jika kita menengok sejenak melihat secara konseptual apa dan bagaimana akuntansi berbasis di sektor publik. Termasuk, isu-isu apa yang berkembang terkait dengan penerapannya.

Accrual accounting, begitu biasa diistilahkan, telah menghiasi jagad pemerintahan seiring dengan diadopsinya konsep New Public Administration (NPM) yang dianut terlebih dahulu oleh negara-negara OECD. NPM adalah suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan prinsip bisnis. Kalau warkop mania pernah membaca Reinventing Government yang ditulis Osborne and Gaebler, maka begitulah kira-kira garis besar NPM. Hanya saja warkop mania tidak akan mendapatkan istilah accrual accounting di buku tersebut. Ya..NPM sesungguhnya adalah respon dari kegagalan birokrasi untuk menjalankan fungsinya sebagai penyedia barang publik (public goods). Kelambanan dan segenap permasalahan birokrasi menjadi pendorong munculnya konsep ini. Dalam hal penerapan NPM ini New Zealand adalah kiblatnya. Diikuti kemudian oleh Australia dan negara-negara maju lainnya. Agenda-agenda reformasi birokrasi di negara berkembang pada dasarnya adalah wujud dari implementasi NPM. Hanya saja dalam hal latar belakang penerapannya agak sedikit berbeda dengan yang terjadi di negara maju. Penerapan NPM di negara berkembang tak bisa dilepaskan dari agenda institusi keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Apa saja sih agenda NPM? Sebagaimana prinsip umumnya yaitu mengadopsi prinsip bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan maka NPM pun mengangankan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana di sektor privat, diantaranya fokus pada pelanggan, outsourching, privatisasi, outcome-based accountability, termasuk penerapan akrual basis. Makanya, kritik yang sering ditujukan dalam hal penerapan akrual basis dalam organisasi sektor publik pun lebih diarahkan pada perbedaan karakteristik keduanya. Bisakah sektor publik disamakan dengan sektor privat? Hal ini pun menjadi perdebatan seru antara para pendukung dan kritikus accrual accounting di sektor publik.

Warkop Mania,

Kritik yang sering dilayangkan terhadap penerapan accrual accounting adalah apakah prinsip matching cost against revenue juga berlaku untuk instansi pemerintah. Memang, untuk sektor privat biaya-biaya yang di keluarkan bisa dikaitkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Misalnya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sepatu merupakan biaya-biaya yang terkait dengan usaha untuk memperoleh pendapatan. Biaya-biaya tersebut diantaranya ongkos produksi yang bisa saja berupa kulit, benang, lem dan biaya-biaya tidak langsung seperti pemasaran dan administrasi umum. Pendapatan yang diperoleh pun merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan sepatu. Jadi, kita bisa menyandingkan antara pendapatan dan biaya untuk melihat efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.

Bagaimana dengan sektor publik? Beberapa belanja memang bisa dikaitkan dengan pendapatan, khususnya terkait dengan pemberian pelayanan seperti IMB, SIUP, SITU, KTP dll. Atas pendapatan-pendapatan seperti ini bisa dikaikan dengan belanja-belanja yang dikeluarkan untuk menerbitkan dokumen tersebut. Contoh pendapatan lainnya adalah penyewaan aset pemda seperti lods pasar milik pemda ataukah sewa alat berat yang dikelola oleh Dinas PU. Hanya saja, untuk pendapatan yang diperoleh dari pajak tentu tidak bisa di ‘matching’kan dengan cost yang dikeluarkan untuk menarik pajak. Hasil dari penarikan pajak tidak hanya dibelanjakan untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tapi untuk membiayai belanja-belanja aparatur dan publik lainnya yang tidak terkait secara langsung dengan penarikan/penerimaan pajak. Aha..lalu, apakah hal ini kemudian menjadikan sektor publik tidak perlu menerapkan accrual accounting?

Warkop mania,

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kita sandingkan biaya dan manfaat yang mungkin bisa dihasilkan dari penerapan accrual accounting. Jika yang kita sandingkan adalah antara cash basis dan full accrual accounting dampak penyajian yang dihasilkan dengan manfaat yang bisa diperoleh bagi para stakeholder sangat banyak. Akuntansi berbasis akrual memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran melintasi satu periode akuntansi. Berbeda dengan basis kas yang lebih berfokus pada pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran satu periode akuntansi. Sehingga, belanja untuk mendapatkan gedung pada tahun 2011, misalnya, tidak akan tercatat pada laporan keuangan pada tahun 2012 karena keterbatasan pencatatan akuntansi versi cash basis yang tidak bisa memproduksi neraca. Belum lagi aspek pengendalian atas tagihan-tagihan pemerintah daerah kepada pihak ketiga, misalnya dalam hal pendapatan aset yang dikerjasamakan, tidak bisa dilakukan. Ketiadaan pengendalian inilah salah satu faktor yang mendorong pemerintah menerapkan akrual basis.

Bagaimana dengan basis akuntansi yang digunakan saat ini? Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sistem akuntansi yang akan diterapkan di Indonesia adalah dengan menggunakan accrual basis. Makanya, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah memilih untuk melakukan perubahan basis akuntansi secara bertahap sebagaimana yang saat ini digunakan, yaitu basis kas menuju akrual. Dengan basis akuntansi yang berlaku saat ini pendapatan dan belanja masih dicatat dengan menggunakan basis kas sedangkan akun-akun neraca berlaku akrual basis. Perubahan fundamental atas diterapkan basis kas menuju akrual ini cukup banyak. Saat ini hampir seluruh pemerintah daerah telah berhasil menyusun neraca setiap tahunnya. Dengan adanya neraca ini maka terdapat pengendalian atas aset-aset pemerintah. Sehingga, dapat mengurangi risiko kehilangan. Demikian halnya dengan kewajiban yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan manajemen kas yang baik untuk pembayaran hutang-hutangnya.
Jika pengendalian-pengendalian tersebut sudah bisa memberikan manfaat dengan menggunakan basis yang ada saat ini, mengapa harus dilakukan perubahan basis akuntansi menjadi full accrual? Hmmmm..

Warkop Mania,

Value added apa yang kira-kira dapat diperoleh pemerintah daerah dengan penerapan full accrual accounting? Pelaporan yang mendasarkan pada PP 71 tahun 2010 dengan menggunakan basis akrual akan menghasilkan laporan yang lebih banyak dibanding yang telah dihasilkan saat ini. Pertanyaan dan pernyataan yang selalu menghantui pelaku akuntansi di lingkungan pemerintah daerah tentu saja terkait dengan kesiapan. Dengan adanya keharusan menghasilkan empat laporan saja opini WTP begitu sulit diraih. Belenggu aset yang belum tertata seperti masih menjadi penghambat langkah terbesar untuk menerapkan basis yang baru yang dianggap lebih sempurna. Satu hal yang mungkin bisa dipetik pelajaran atas adanya keharusan penerapan basis akrual ini adalah adanya momen yang terbaik untuk mulai membenahi pengelolaan keuangan daerah. Tak hanya pemerintah daerah tetapi juga seluruh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan termasuk pemerintah pusat dan BPK harus berfikir strategis untuk melakukan perubahan dahsyat atas pengelolaan keuangan pemerintah.

Bagaimana menurut anda?

Incoming search terms:

Menyongsong Accrual Basis
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Warkop Mania, Penerapan SAP berbasis akrual sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Bahkan dalam Undang-undang tersebut khususnya pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Artinya, seharusnya pemeritah daerah sudah …

Review Overview

Sangat Kurang - 1%
Kurang - 2%
Cukup - 3%
Baik - 4%
Sangat Baik - 5%

3%

Rating Pengunjung Warkop

Summary : Tak hanya pemerintah daerah tetapi juga seluruh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan termasuk pemerintah pusat dan BPK harus berfikir strategis untuk melakukan perubahan dahsyat atas pengelolaan keuangan pemerintah

3

About Nur Ana Sejati

4 comments on “Menyongsong Accrual Basis

  1. Linda Sebastian on said:

    Yang membuat saya heran, kenapa yah sampai sekarang masih belum ada sosialisasi tentang PP 71, sedangkan menurut kabar yang beredar pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2014 harus sudah accrual. Setahu saya pun permendagri dari PP 71 ini belum ada…lalu bagaimana bisa menerapkan PP 71 bila permendagrinya belum ada..

    • Sabar ya mbak Linda, Permenkeu tentang BAS sudah ada. Sekarang tinggal kementerian dalam negeri menindaklanjuti masalah itu. Kami yakin mereka sudah bergerak kok…dan tahun 2014 adalah masa transisi artinya penerapan akrual dan CTA masih pararel sifatnya…Kita tunggu saja ya….Tetapi nggak ada salahnya kita berdiskusi di forum ini mengenai penerapan akrual yang nanti akan diterapkan..Seperti apa sih nanti penerpannya? Ada sharing dari Anda? Kami tunggu lho….

  2. keksi on said:

    Dalam buku ASP Akuntansi Keuangan Daerah karangan Abdul Halim, penulis mengenalkan penerapan sistem pencatatan SAP berbasis Akrual beserta contoh transaksinya. Apakah nantinya akan spt contoh tsb pencatatan akuntansi basis akrual? karena sampai skrg Permendagri dari PP no. 71 blm ada…

    • Tq atas sharingnya…
      Kami belum membaca buku tersebut,,
      Insya Alloh dlm tahun ini kita akan byk berdiskusi ttg penerapan accrual basis sesuai pp 71 lampiran 1….

      Salam Warkop…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

719 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com