Breaking News
You are here: Home / KEUANGAN / Pengelolaan Keuangan Daerah / Mengapa PPK SKPD belum “berdaya”?

Mengapa PPK SKPD belum “berdaya”?

Warkop Mania….

Penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 (dan perubahannya) sudah hampir 7 tahun, namun penerapan desentralisasi pengelolaan keuangan daerah di SKPD belum berjalan sesuai harapan.

Ya, seharusnya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah di satu sisi memperkuat peran SKPD dan disisi lain menjadikan SKPKD sebagai Pembina SKPD dalam mengelola keuangan daerah. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah setidaknya dapat kita saksikan pada penguatan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Biasanya fungsi PPK SKPD dipegang oleh Kepala Sub Bagian Keuangan (eselon IV) yang berada di bawah Sekretaris (eselon III). Di bawah bagian inilah fungsi verifikasi dan sekaligus akuntansi SKPD harusnya dilakukan. Dua output penting bagian ini adalah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan Keuangan SKPD yang merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun bagaimana faktanya saat ini? Di banyak pemerintah daerah, fungsi verifikasi pada PPK SKPD tidak berjalan dengan baik. Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran tidak dilakukan verifikasi sebagaimana semestinya oleh PPK SKPD. Kesannya hanya stempel saja. Formalitas semata. Mengapa hal ini bisa terjadi? Beberapa faktor penyebabnya dapat kita sebut antara lain adalah SDM yang kurang kapabel, PPK SKPD tidak didukung staf yang memadai, dan kurangnya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh SKPKD kepada SKPD.

Semestinya kebijakan promosi dan penempatan pegawai yang akan menduduki sebagai PPK SKPD mempertimbangkan latar belakang pendidikan pegawai yang sesuai dengan tupoksi PPK SKPD, pendidikan dan pelatihan keuangan daerah yang pernah diikutinya, dan pengalaman pegawai yang bersangkutan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Banyak PPK SKPD yang mengeluhkan kurangnya dukungan staf verifikasi dan akuntansi di bagiannya. Bahkan ada PPK SKPD yang mengisahkan kepada kami, karena kurangnya staf yang membantunya, terpaksa Bendahara Pengeluaran turut membantu dalam melakukan verifikasi dan menyusun laporan keuangan. Lho? SPIP nya dimana? Kondisi ini disebabkan kurangnya perhatian dan komitmen kepala daerah akan kebutuhan SDM pendukung fungsi PPK SKPD. Salah satu indikator bahwa kepala daerah konsen dan komitmen akan hal tersebut terlihat dari banyaknya formasi penerimaan PNS yang diusulkan kepada pemerintah pusat setiap tahunnya. Meskipun formasi yang diusulkan setiap tahun tidak banyak, namun jika direncanakan secara baik, maka dalam lima tahun kepemimpinannya kebutuhan SDM pendukung fungsi PPK SKPD akan terpenuhi dengan baik. Bandingkan dengan formasi guru atau tenaga kesehatan?

Selain itu, akan jauh lebih baik apabila SDM yang mengelola keuangan daerah difungsionalkan. Selanjutnya hal itu harus didukung dengan kebijakan mutasi dan promosi yang konsisten, artinya pegawai yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan daerah hanya dapat dimutasikan di bagian keuangan dan sampai eselon tertentu dipromosikan pada posisi yang mengelola keuangan, apakah di SKPD atau di SKPKD.

Faktor ketiga, kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh SKPKD semakin memperburuk kinerja PPK SKPD. Kondisi tersebut bagaikan telur dengan ayam, tak berujung pangkal, dan tak berkesudahan. Karena PPK SKPD masih lemah, maka PPKD selaku BUD masih melakukan fungsi verifikasi atas SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran. Akibatnya terjadi verifikasi dua kali dalam proses sejak pengajuan SPP sampai penerbitan SP2D. Saking sibuknya melakukan fungsi verifikasi, SKPKD justru lupa melakukan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD. Dampaknya banyak PPK SKPD justru menggantungkan fungsi verifikasi kepada PPKD selaku BUD yang seharusnya dia lakukan. Nah lho?

Bagaiman solusinya?

Semua kembali kepada kebijakan kepala daerah, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Apabila ingin memberdayakan PPK SKPD, maka harus diambil kebijakan yang pro revitalisasi fungsi PPK SKPD sebagaimana telah diulas di atas.

Apabila fungsi PPK SKPD telah diberdayakan kembali, maka PPKD selaku BUD akan lebih banyak memusatkan diri pada upaya pembinaan secara optimal dan efektif kepada SKPD. Para pejabat dan staf pada SKPKD hanya akan melakukan fungsi pengendalian dan pembinaan. Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD dapat diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah. Syaratnya? Sejalan dengan kebijakan revitalisasi fungsi PPK SKPD tadi, maka SDM pada SKPKD juga harus memperoleh diklat yang sesuai dan terus-menerus (berkelanjutan) sesuai perubahan kebijakan keuangan daerah yang ada, dan dibarengi dengan kebijakan pola mutasi dan promosi (karier) yang konsisten.

Kebijakan pimpinan daerah lainnya yang tak kalah pentingnya adalah memberikan kesejahteraan berupa tunjangan kepada seluruh pejabat/staf pengelola keuangan daerah, baik di SKPD maupun di SKPKD, yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka sebagai pengelola keuangan daerah. Mengapa? Karena risiko dalam mengelola keuangan daerah sangat besar. Hal ini perlu menjadi pemikiran kepala daerah ke depan.

Apakah Anda setuju???

Incoming search terms:

Mengapa PPK SKPD belum “berdaya”?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Eko Hery Winarno

Penulis, auditor, dan konsultan

4 comments on “Mengapa PPK SKPD belum “berdaya”?

  1. Nurmawansyah Rahman on said:

    Salam hormat, Sambalu’ !
    Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan pada SKPD masih dipertanyakan dimana keberadaan? Dan pada umumnya masih tertata rapi didalam bab-bab dan pasal-pasal serta ayat-ayat peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tidak sedikit Pimpinan SKPD belum memahami dengan baik sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, mereka hanya mengakui eksistensi bendahara pengeluaran sehingga peran dan fungsi PPK-SKPD tidak didelegasikan sebagaimana mestinya. Trims. Meja 05…

  2. Stanislaus on said:

    PPK-SKPD sebagai verifikator penerimaan & pengeluaran APBD di unit kerja masing-masing, sampai hari ini belum dapat berdaya secara optimal.
    Kendala yg terungkap, misalnya arus intervensi Pengguna Anggaran (PA) yg demikian kuat pada PPK yg notabene banyak diperankan oleh staf sebagai bawahan PA, dan kecenderungan personil PPK melindungi korps (baca: kantor sendiri) dengan cara menutupi fraud (kecurangan) hasil dari kebijakan PA terhadap penggunaan anggaran yg tersedia.

    Kedua kendala tersebut amat dominan dan sangat kental terlihat di setiap unit kerja. Celakanya, banyak temuan Inspektorat yang salah kaprah dalam merumuskan atribut ‘sebab’ dan ‘rekomendasi’. Bendahara-lah yang seringkali menjadi ‘kambing hitam’ sebagai penyebab temuan sehingga rekomendasi juga dialamatkan kepada bendahara. Padahal, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) lah yang seharusnya memegang kendali (filter) yang cukup terhadap Bendahara yang mengelola keuangan.
    Memang, tugas bendahara juga melekat unsur “penatausahaan” sebagaimana yg ditegaskn dalam Pasal 8 UU Nomor 1 2004 bahwa Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan
    mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Terhadap tugas tersebut, lebih lanjut ditekankan pada Pasal 21 bahwa Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran terlebih dahulu meneliti kelengkapan bukti atas perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran tersebut, serta wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan kelengkapan bukti tidak dipenuhi.
    Meski Bendahara memiliki power cukup dalam mengelola anggaran, tetapi power tersebut akhirnya harus berhadapan dgn tugas PPK-SKPD sebagai bentuk pemisahan fungsi yang saling mengendalikan (controlling), seperti meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang disampaikan oleh bendahara, dan menyiapkan SPM, bahkan melaksanakan akuntansi dan membuat LK-SKPD (lih. Pasal 13 Permendagri 13/2006).
    Singkatnya, Bendahara jg melakukan fungsi verifikasi secara terbatas terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban PPTK (atau Pejabat Pembuat Komitmen) atas kegiatan yang dipimpinnya sebelum membayarkan belanja kegiatan. Setelah itu, PPK-SKPD menyempurnakan verifikasi baik terhadap kelengkapan bukti kegiatan oleh PPTK maupun bukti bayar Bendahara sekaligus mengesahkan dokumen tersebut.

    Lha… hebat khan kedudukan PPK-SKPD?

    Persoalannya… PPK-SKPD tetap menjadi makhluk mandul di SKPD-nya. Why? Ya, itu tadi 2 kendala yang dihadapi. Apa berani menantang arus intervensi atasan dan berani menjadi bagian dari Whistle blower (pengungkap aib) terhadap kebijaksalahan Pimpinan dan Pegawai lainnya?
    Lagi-lagi sulit dan serba dilema.

    Pada hemat saya, terobosan solusi yang dapat diwacanakan adalah:
    1. Jadikan PPK-SKPD lebih kuat bermitra dengan Inspektorat sehingga mereka dapat dikenal dan lebih mengenal tugas & fungsinya di SKPD. Inspektorat sudah harus memiliki daftar (list) nama-nama PPK di setiap SKPD untuk memastikan berfungsinya tugas mereka.
    2. Institusi Pengawasan, semisal Inspektorat Kabupaten/Kota secara rutin melakukan pendampingan dan pelatihan/Workshop sebagai upaya konsolidasi tugas & peran PPK-SKPD.
    3. Pelatihan teknis kepada PPK-SKPD sebaiknya bukan “transfer knowledge” secara vertikal, tetapi dibuat menjadi forum diskusi dan Tim melakukan “simulasi” pelaksanaan tugas PPK-SKPD sehingga dari simulasi tersebut, akan terungkap dari setiap tahap atau proses2 yang sering menjadi persoalan bagi PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi.
    4. Inspektorat harus mendorong PPK-SKPD membuat catatan verifikasi dan dapat direview saat dilakukan pemeriksaan rutin/reguler.
    5. Karena PPK-SKPD telah mendapat honor atas perannya berkisar Rp 300.000 – 400.000 sebulan, maka punishment jg harus ditegakkan. Bagi PPK-SKPD yang lalai melaksanakan fungsinya, maka honor yang diterima dapat direkomendasikan untuk dikurangi atau tidak diberikan sesuai periode bukti yang bermasalah.

  3. Selamat Pagi, Sambalu’!
    Saya sangat setuju dengan ide dan masukan dari Bapak Stanislaus, hal tersebut di atas cukup ideal untuk diterapkan dan saya kira itu telah menjadi tema perbincangan hangat diberbagai ruang diklat atau bimtek PPK-SKPD. Secara pribadi saya mendukung itu, tapi kembali lagi ke persoalan klasik tentang seberapa besar komitmen dari Pimpinan Instansi pemerintah daerah (baca: Gubernur/Bupati/Walikota) dan pimpinan SKPD dalam menerapkan SPIP yang handal.

    Persoalannya kemudian adalah seberapa banyak daerah yang melakukan proses pengangkatan pejabat pimpinan SKPD melalui proses yang objektif tanpa melalui penandatanganan “Fakta Integritas” (dalam tanda petik). Karena sampai sekarang, diakui atau tidak mau diakui bahwa tidak sedikit daerah yang mengangkat pimpinan SKPD berdasarkan komitmennya untuk “berproduksi” (dalam tanda petik). Apakah dia mau memelihara ayam petelur, ayam pedaging, sapi perah atau sapi pedaging?. Mau tidak mau setelah diangkat menjadi pimpinan SKPD, mereka melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung kepada bawahannya termasuk PPK-SKPD. Apapun caranya, yang penting “setoran” (dalam tanda petik) lancar dan lancar.

    Belum lagi kalau Pimpinan Inspektorat Daerah berada di kasta ke-3 atau kasta ke-4 dari Kepala Daerah. Hancur dah… Ini bukan komentar skeptis apalagi apatis, tapi sekedar masukan untuk dicarikan solusinya terlebih Masukan dari teman-teman di BPKP sebagai institusi pembina APIP.
    Karena instrumen penguatan PPK-SKPD sudah lebih dari cukup, ditambah lagi dengan ulasan Bapak Stanislaus di atas.

    Dibeberapa daerah, PPK-SKPD belum dilengkapi Tools berupa Aplikasi Komputer Akuntansi SKPD sehingga proses akuntansi terhadap transaksi keuangan SKPD belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masih untung kalau staf PPK-SKPDnya kreatif untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan aplikasi Excel. Hal ini terjadi kembali kepada komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

    Ada juga hal menarik dibeberapa daerah, yaitu tidak sedikit staf pengelola keuangan yang tidak bisa mendefinisikan dengan benar ataupun membedakan antara Kebijakan dengan “Kebijakan” (baca: Kecurangan terselubung).

    Terima kasih kepada Tim Warungkopipemda, juga kepada Bapak Stanislaus atas ulasan singkatnya di atas. Sangat bermanfaat. Salam Hormat saya, Pak!

  4. joni on said:

    Sy mau minta tanggapan soal PPK SKPD yg berada pada SKPKD, apakah melekat juga sebagai PPK SKPKD, karena dalam permendagri 13/2006 tidak ada istilah PPK SKPKD sepengetahuan saya namun dalam permendagri 55/2008 ada dalam bagan penatausahaan, tlg tim warkop atau bapak2 skalian yg dapat berikan penjelasan dan juga kaitan nya secara strukural dengan SKPKD ATAU secara fungsional dengan PPKD mengenai hal itu, trims

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

726 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com