Breaking News
You are here: Home / Akuntansi KeuDa / Kucuran Dana Untuk PDAM: Hibah Atau Penyertaan Modal?

Kucuran Dana Untuk PDAM: Hibah Atau Penyertaan Modal?

Warkop mania,

Pertanyaan ini muncul dari seorang rekan ketika menyaksikan kinerja PDAM sudah mulai dipertanyakan. Kalau warkop mania cermati pun sebenarnya masalah alokasi dana pada PDAM ini banyak dibahas di media. Dari kritik anggota dewan terhadap keputusan pemerintah daerah untuk melakukan penyertaan modal karena kinerja PDAM yang jeblok hingga korupsi atas pertanggungjawaban hibah APBD yang dialokasikan untuk PDAM mewarnai hasil googlingan kami. Di sini kami akan mencoba memfokuskan pada permasalahan bagaimana seharusnya penganggaran alokasi APBD untuk PDAM. Masih bisakah dianggarkan sebagai penyertaan modal sementara secara terus menerus perusahaan yang sangat vital untuk penyediaan air minum ini selalu merugi? Atas kerugian yang secara terus-menerus ini bahkan nilai penyertaan modal menjadi nol karena tergerus kerugian. Ataukah harus di alihkan ke mata anggaran hibah? Yuks kita bahas di sini bersama-sama.

Pembahasan pertama akan kita coba uji apakah alokasi APBD untuk PDAM bisa dimasukkan dalam hibah? Untuk menjawab hal ini permendagri Permendagri 13 Pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kalau hanya ini yang kita jadikan kriteria maka bantuan operasional kepada PDAM bisa dialokasikan pada belanja hibah. Mari kita coba lihat peraturan yang mengatur secara jelas tentang hibah ini yaitu Permendagri 32 Tahun 2011 yang dirubah dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Namun, realitas bahwa hampir tiap tahun PDAM menerima alokasi dana APBD tentu menyalahi aturan atau kriteria bahwa hibah tidak boleh diberikan secara terus menerus. Selanjutnya, permendagri yang terakhir ini menyatakan bahwa Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Artinya, hibah kepada BUMD, dalam hal ini PDAM, dapat dilakukan dalam hal penerusan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain alokasi anggaran hibah untuk PDAM tidaklah masuk dalam klasifikasi yang dipersyaratkan oleh permendagri 39 Tahun 2012. Terkait dengan penerusan hibah ini, tahun 2012 Pemerintah RI sudah membuat nota kesepakatan hibah dengan Pemerintah Australia yang akan memberikan hibah sebesar AUD190Juta untuk di sektor air minum dan sanitasi yang akan berjalan dari tahun 2012-2015 (www.ciptakarya.pu.go.id). Hibah semacam ini lah yang masuk dalam kategori penerusan hibah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Permendagri 39 Tahun 2012. 

Warkop Mania,

Lalu, bagaimana jika dialokasikan sebagai penyertaan modal?

Untuk mencari jawaban ini maka pertanyaan yang mucul sebelumnya adalah tentang tujuan dari pemerintah daerah untuk melakukan penyertaan modal? Pasal 70 Permendagri 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tujuan penyertaan modal tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jika kita telaah dari dua kriteria ini: menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah alokasi APBD untuk PDAM benar-benar telah memenuhi kedua atau salah satu tujuan di atas. Kalau memang demikian, maka kriteria penyertaan modal telah terpenuhi. Bagaimana realitas yang ada? Keluhan masyarakat baik yang disampaikan masyarakat sendiri ataupun hasil pengawasan oleh DPRD, BPKP ataupun BPK terhadap kinerja PDAM menunjukkan hal yang sebaliknya. Di satu sisi pemerintah daerah terus mengucurkan dana untuk PDAM di sisi lain pelayanan air bersih tak kunjung meningkat. Artinya, alokasi APBD lebih banyak digunakan untuk menutup biaya operasional seperti pembayaran gaji pegawai atau untuk pembayaran hutang kepada pemerintah pusat. Makanya, DPRD di beberapa daerah mempermasalahkan hal ini.

Warkop Mania,

Untuk mencari jawaban lebih lanjut atas hal ini mari kita coba lihat bagaimana standar akuntansi pemerintah mengatur hal ini. Dalam Neraca, penyertaan modal kepada BUMD, dalam hal ini PDAM, diklasifikasikan dalam investasi permanen. Definisi dari investasi permanen sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk  mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Nah, kalau dalam permendagri nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa tujuan investasi permanen ini adalah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan masyarakat maka dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 juga dinyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

  • Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
  • Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Warkop Mania,

Selanjutnya PP Nomor 71 Tahun 2010 terkait investasi jangka panjang menyebutkan bahwa investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah alokasi APBD untuk PDAM dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi? Jika yang dilakukan selama ini peruntukan alokasi APBD hanya untuk menutupi biaya operasional tentu hal ini tidak selaras dengan definisi investasi jangka panjang itu sendiri.

Untuk mencari jawaban lebih lanjut, mari kita coba lihat permendagri 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013. Terkait dengan PDAM permendagri khususnya tentang pengeluaran pembiayaan ini menyatakan bahwa:

……pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai.

Jelaslah bahwa peraturan terakhir ini pada dasarnya membolehkan PDAM untuk mengalokasikan APBD untuk PDAM dengan menganggarkan pada pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah, bukan melalui belanja hibah. Namun, tentu saja tetap harus berpegang pada akhir kalimat permendagri tersebut bahwa penyertaan modal yang dilakukan adalah dalam kerangka percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan sebagai upaya untuk mencapai target MDG’s tahun 2015. Permendagri ini tentu membawa konsekwensi buat PDAM dan Pemerintah Daerah sebagai pemilik PDAM untuk berbenah agar kriteria pengalokasian anggaran untuk penyertaan modal tetap terpenuhi.

Bagaimana menurut Anda?

Incoming search terms:

Kucuran Dana Untuk PDAM: Hibah Atau Penyertaan Modal?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Nur Ana Sejati

6 comments on “Kucuran Dana Untuk PDAM: Hibah Atau Penyertaan Modal?

  1. rief_armstrong on said:

    Bagaimana kalo pemda menggunakan belanja subsidi untuk mendukung PDAM? apakah diperbolehkan?

    • Terimakasih pak Amstrong atas kunjungannya ke blog kami. masalah PDAM memang menarik untuk didiskusikan. dalam kaitannya dengan penganggaran subsidi untuk mendukung PDAM ada baiknya kita melihat terlebih dahulu apakah kriteria penganggaran untuk belanja subsidi menurut permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah dengan permendagri nomor 21 tahun 2010. dalam pasal 41 disebutkan bahwa belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Kalau kita lihat praktek yang terjadi pada BUMN pemerintah sendiri juga memberikan subsidi listrik dan bahan bakar minyak kepada masyarakat. Hal ini seharusnya juga bisa diberlakukan untuk PDAM karena selama ini kalau kita cermati tarif PDAM sangat rendah dan tidak mengikuti prinsip bisnis yang kalau diberlakukan bisa jadi tarif PDAM akan sangat tinggi jika semua biaya operasi dibebankan kepada masyarakat. Tak heran kalau hampir seluruh PDAM selalu merugi karena dari sisi tarif tidak begitu mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan tapi lebih memperhatikan aspek ketersediaan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan ketersediaan air bersih ini juga menjadi target yang harus dicapai pemerintah dalam MDGs. sehingga mau tidak mau pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan wajib daerah bertanggungjawab terhadap pelayanan air bersih ini. Namun demikian, jika kita lihat permendagri 37 tahun 2012 dalam penyusunan APBD 13 terlihat lebih menekaankan pemerintah daerah untuk menganggarkan suntikan dana tersebut sebagai penyertaan modal.

  2. Putra Dwitama on said:

    Maaf mba, komponen pembiayaan dalam penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi memang complicated. Melibatkan dana APBN, APBD, dan hibah luar negeri. Tetapi bukankah sudah sesuai dengan porsinya? Misal penyertaan modal melalui APBN/APBD dalam pembangunan infrastruktur dan kelembagaan, sedangkan subsidi dalam operasional PDAM. Bukankah begitu?

    • Nur Ana Sejati on said:

      Secara konsep memang seperti itu bahwa penyertaan modal seharusnya digunakan untuk peningkatan infrastruktur sebagaimana definisi dari penyertaan modal itu sendiri dimana diharapkan di masa depan dapat memberikan tingkat pengembalian. Namun dalam hal penganggaran pemerintah daerah harus tetap berpegang pada aturan-aturan yang terkait. Untuk dianggarkan sebagai subsidi kalau kita melihat pada prinsip yang digariskan pada permendagri 37 tahun 2012 tentang belanja subsidi maka seharusnya dapat dilakukan hanya saja apakah PDAM sudah menentukan berapa seharusnya biaya/harga sebenarnya yang harus ditanggung oleh masyarakat sebagaimana prinsip dari subsidi dalam permendagri tersebut bahwa subsidi dimaksudkan agar harga produk terjngkau.

  3. Mbak Nung.. bagaimana kabar Ausie? :) Met lebaran ya.. Menarik sekali ulasan sampeyan ini.. kebetulan kerjaan yg ada di kami sekarang adalah meng-admin seluruh Investasi Pemerintah Pusat yg menjadi bagian LKPP. Dianalogikan dengan punya-nya Pemerintah Pusat, penyertaan kepada Perusahaan Negara (analog dengan Perusahaan Daerah) memang “niat ingsun”nya dalam rangka perbaikan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha, dengan tetap mengendepankan prinsip-prinsip sustainability dan going concern nya usaha si perusahaan negara dimaksud.

    Apabila menilik kasus-kasus yang ada di PDAM memang sekiranya perlu juga dicermati bahwa karakteristik layanan jasa penyediaan Air Bersih yang menurut hemat saya, bukan murni commercial good (semi public good) yang seharusnya juga menjadi perhatian kita bersama. Bahwa air minum, khususnya di beberapa daerah yang secara penyediannya “financially not feasible” harus juga mendapat perhatian dalam kajian pemberian penambahan modal daerah. Alih-alih untuk meningkatkan kapasitas usaha, ternyata PMN yang diberikan abis sebagai Opex (yang memang secara karakteristik harus ada bagian kontribusi pemerintah atas murahnya tarif layanan penyediaan air bersih ke masyarakat”
    Oleh karena itu, konsekuensi belanja hibah yang terus-menerus memang masih dibutuhkan untuk layanan penyediaan Air Bersih.

    Tetapi hal ini juga harus dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat bahwa Air Bersih juga “tidak gratis” dan harus ada pengorbanan willingness to pay dari masyrakat atas kenikmatan sumber daya alam yang pada prakteknya perlu usaha dan rupiah yang tidak sedikit juga untuk menghadirkannya secara langsung ke dapur-dapur dan kamar mandi masyarakat.

    Pembandingan dengan privatisasi air bersih Jakarta ke Suez dan Aetra tentunya tidak bisa aplikasikan sebagai model ke seluruh PDAM. Perlu juga layanan air bersih yang terjangkau dapat men-discourage kegiatan penyedotan air tanah yang berlebihan sehingga kualitas struktur tanah/lingkungan tidak semakin menambah permasalahan di masyarakat.

    Gini dulu deh, besok sambung lagi.. TQ

    • Nur Ana Sejati on said:

      kabar baik mas Dodok, wah klo gitu kuundang sekalian jadi penulis tamu saja mas klo ada ide2 terkait pemerintahan daerah yang bisa di share di sini.
      Yup, setuju banget dengan ide edukasi masyarakat dan upaya pencegahan penyedotan air bawah tanah. Aku sendiri baru ngeh masalah bahaya penyedotan ini setelah ada teman yg melakukan riset tentang ground water surface. Tidak bisa dibayangkan kalau setiap rumah tangga mempunyai sumur bor sendiri-sendiri dan pemerintah tidak mempunyai data tentang berapa volume air yang telah di sedot dalam satu wilayah. Makanya mungkin memang peningkatan infrastruktur khususnya pembangunan/perbaruan pipa-pipa distribusi mutlak dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan sehingga masyarakat tak perlu lagi berfikir untuk melakukan penyedotan air. Biasanya masyarakat membuat sumur karena jangkauan air PAM sulit alias tidak ada pilihan lain.
      Berbeda dengan di sini di mana negara sudah mampu memberikan layanan yang memuaskan (air mengalir setiap saat dan bisa langsung diminum) sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk membuat sumur sendiri. Tapi meski begitu
      proses edukasi hemat air tetap dilakukan karena disini pun sebenarnya juga mengalami masalah kelangkaan air.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

708 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com