Breaking News
You are here: Home / Akuntansi KeuDa / Kas di Bendahara Pengeluaran: Apa Saja di Dalamnya?

Kas di Bendahara Pengeluaran: Apa Saja di Dalamnya?

Warkop Mania….

Kali ini kita akan mengupas mengenai kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan bagian dari SILPA, selain tentunya Kas di Kas Daerah. Dalam penatausahaan keuangan daerah kita mengenal istilah uang persediaan (UP) yaitu uang yang besarannya telah ditetapkan sekali untuk satu tahun, bersifat uang muka, harus dipertanggungjawabkan, dan bersifat revolving fund. Karena bersifat “isi ulang”, maka kemudian muncul istilah ganti uang persediaan (GU). Jika jumlah UP tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan (TU). Dalam prakteknya, UP, GU, dan TU diterima oleh bendahara pengeluaran melalui penerbitan dan pencairan SP2D UP, SP2D GU, dan SP2D TU. Pada saat dicairkannya SP2D tersebut terjadi pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Bagaimana menentukan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di akhir periode akuntansi/akhir tahun anggaran?

Secara mudah kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus sederhana, yaitu Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran + ∑ (SP2D UP + SP2D TU) – ∑ (SP2D GU Nihil + SP2D TU Nihil) – Penyetoran ke Kas Daerah dalam tahun berjalan. Apakah SP2D GU Nihil dan SP2D TU Nihil itu? SP2D GU Nihil dan SP2D TU Nihil diterbitkan sebagai dokumen pengesahan pertanggungjawaban belanja yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran atas penggunaan UP dan TU, serta sekaligus sebagai dasar pengakuan belanja.

Misalkan, diketahui saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 25 juta, SP2D UP sebesar Rp 100 juta, SP2D TU sebesar Rp 500 juta, SP2D GU Nihil sebesar Rp 95 juta, dan SP2D TU Nihil sebesar Rp 450 juta serta terdapat penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 30 juta. Berapa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran? Dengan menggunakan rumus sederhana di atas, maka diperoleh saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 50 juta. Mudah bukan?

Namun jika saldo tersebut Anda bandingkan dengan saldo Buku Kas Umum yang diselenggarakan oleh bendahara pengeluaran dapat saja terjadi perbedaan? Mana yang lebih besar? Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut?

Jika saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BKU lebih besar dari perhitungan rumus di atas, maka perbedaan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal berikut ini:

    • Terdapat pajak-pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke Kas Negara.
    • Terdapat saldo kas akibat transfer uang ke rekening bendahara pengeluaran yang semestinya melalui rekening pihak ketiga dan belum sempat dipindahbukukan ke rekening milik pihak ketiga pada tanggal pelaporan. Pada prakteknya, beberapa transaksi pengeluaran kas melalui mekanisme LS ditransfer langsung ke rekening bendahara pengeluaran, dan bukan ke rekening pihak ketiga dengan berbagai alasan. Misalnya, pembayaran gaji pegawai masih dilakukan melalui rekening bendahara pengeluaran dan tidak dipindahbukukan secara langsung ke rekening milik pegawai masing-masing. Selain itu, banyak rekanan yang menguasakan kepada bendahara pengeluaran untuk mencairkan uang pembayaran termin pekerjaan melalui rekening milik bendahara pengeluaran.

Nah, ketika auditor melakukan pemeriksaan atas kas yang dikelola bendahara pengeluaran seringkali ditemukan saldo kas bank dan kas tunai bendahara pengeluaran berbeda (lebih kecil atau lebih besar) dibandingkan dengan saldo di BKU.

Apa yang menjadi penyebab saldo kas bank dan kas tunai lebih besar daripada saldo BKU? Hal tersebut biasanya disebabkan oleh:

      • Adanya sisa kas berupa pengembalian belanja yang telah dipertanggungjawabkan baik melalui mekanisme LS maupun uang persediaan. Dalam kasus ini, sisa kas yang ada sebenarnya tidak layak diakui dan disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Jika bendahara pengeluaran sempat melakukan penyetoran ke Kas Daerah dalam tahun berjalan, maka hal tersebut akan mengurangi belanja yang bersangkutan dan bukan mengurangi perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran (SKPD: Dr. R/K Pusat, Cr. Belanja; BUD: Dr. Kas di Kas Daerah, Cr. R/K SKPD). Sementara jika disetorkan pada tahun berikutnya, akan diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya (BUD: Dr. Kas di Kas Daerah, Cr. Pendapatan). Namun karena sisa kas tersebut “ditemukan” biasanya melalui audit, maka biasanya auditor mengakuinya sebagai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (SKPD: Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran, Cr. Ekuitas Dana Lancar- SILPA). Demikian juga untuk kasus penyebab no 2 berikut ini.
      • Sisa kas yang tidak jelas peruntukkannya. Hal ini biasanya berupa kas tunai yang “ditemukan” auditor pada brankas dan saldo rekening bank (rekening liar/tidak terdaftar).

Apa yang menjadi penyebab saldo kas bank dan kas tunai lebih kecil daripada saldo BKU (terjadi ketekoran kas)? Hal tersebut biasanya disebabkan oleh adanya sisa UP dan/atau TU tahun sebelumnya dan sisa UP dan/atau TU tahun berjalan yang disalahgunakan oleh bendahara pengeluaran. Kasus yang biasa terjadi adalah sisa UP dan/atau TU yang seharusnya segera disetorkan ke Kas Daerah tersebut digunakan (baca: dipinjam dahulu) oleh bendahara pengeluaran untuk membayar pengeluaran kegiatan awal tahun anggaran berikutnya dimana APBD belum ditetapkan. Kasus yang tidak biasa adalah bendahara pengeluaran menggunakan untuk keperluan pribadi dan seringkali hal tersebut bermasalah.

Nah, Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan aset likuid. Permasalahan muncul ketika terdapat kas sisa UP dan/atau TU tahun-tahun sebelumnya (lebih dari 12 bulan) yang secara fisik sudah tidak ada lagi karena disalahgunakan oleh bendahara pengeluaran. Dalam kasus seperti ini, penyajian sisa kas bermasalah tersebut tidak layak disajikan sebagai Kas Di Bendahara Pengeluaran. Seharusnya hal tersebut segera diproses melalui audit maupun penyelesaian melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gantoi Rugi (TPTGR). Surat Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh Majelis TPTGR akan menjadi dasar pencatatan ke perkiraan Aset Lainnya-Piutang TPTGR yang merupakan aset non lancar. Agar tidak terjadi masalah seperti itu dan berlarut-larut, maka atasan langsung bendahara pengeluaran harus melakukan pemeriksaan kas secara berkala dan segera melakukan tindakan cepat yang diperlukan seandainya terjadi ketekoran kas.

Sampai  jumpa di diskusi kita berikutnya. Salam Warkop.

Incoming search terms:

Kas di Bendahara Pengeluaran: Apa Saja di Dalamnya?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Eko Hery Winarno

Penulis, auditor, dan konsultan

9 comments on “Kas di Bendahara Pengeluaran: Apa Saja di Dalamnya?

  1. talis on said:

    agak kurang jelas bang…apa maksudnya “Jika bendahara pengeluaran sempat melakukan penyetoran ke Kas Daerah dalam tahun berjalan, maka hal tersebut akan mengurangi belanja yang bersangkutan dan bukan mengurangi perkiraan Kas di Bendahara”..??

    contoh:
    ada hasil temuan dr irjen/bpkp..bahwa belanja tsb ada temuan,,dan itu di setor ke kas daerah(bukti setor terlampir)…

    pertanyaan:
    apakah setoran tsb mengurangi belanja…?
    bagaimana perlakuan/membukukan bukti setor tsb??
    apakah d bukukan dlm bku atau bagaimana???
    bagaimana pencatatan secara akuntansinya?? dlm LRA nya bagaimana???

    waduuhhhh pd jd bingung nich??

    • Waduhhh….maaf dari kami apabila tulisan kami justru membuat Anda bingung….

      Hal yang Anda bingungkan adalah mengenai pengembalian belanja yang telah dipertanggungjawabkan, baik melalui LS maupun GU/GU-Nihil/TU-Nihil. Anda tentu paham dengan diterbitkannya SP2D-SP2D tersebut (dan tentu sudah ada kas keluar dari rekening kas daerah), maka belanja-belanja yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen-dokumen SP2D tersebut telah diakui sebagai belanja.

      Sebagai contoh, bendahara telah membayarkan belanja honor kepada yang berhak dan atas pembayaran belanja honor tersebut telah dia pertanggungjawabkan kepada BUD dengan mengajukan SPP GU hingga terbit SP2D GU. Bidang akuntansi berdasarkan dokumen SP2D GU tersebut akan mencatat/mengakui belanja honor tersebut. Tetapi ternyata, misalnya ada temuan oleh auditor terkait pembayaran honor tersebut (fiktif atau melebihi standar belanja yang telah ditetapkan atau sebab lainnya) yang mengharuskan dikembalikannya temuan honor tersebut ke kas daerah.

      Nah, pengembalian belanja honor hasil temuan tersebut bisa saja dilakukan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Apabila disetorkan pada tahun berjalan maka atas penyetoran tersebut akan mengkoreksi belanja honor yang telah diakui pada saat terbit SP2D GU. Mengapa perlu dikoreksi, agar angka realisasi belanja honor disajikan secara wajar di LRA. Jurnalnya:

      SKPD:
      dr. R/K BUD xxxxx
      cr. Belanja Honor XXXXX

      SKPKD:
      dr. Kas di kas Daerah xxxxx
      cr. R/K SKPD XXXX

      Kalau disetor pada tahun berikutnya (karena biasanya baru ditemukan oleh auditor pada saat audit yang dilakukan tahun berikutnya) maka akan diakui sebagai pendapatan (Lain-lain PAD yang sah) . Pada akhir tahun pelaporan, uang belanja honor yang harus disetorkan tersebut akan diakui sebagai apa? SKPD (sesuai saran auditor) pada umumnya akan melakukan koreksi dengan menyajikannya sebagai kas di bendahara pengeluaran pada neraca SKPD dan konsolidasiannya dengan mengungkapkannya secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jurnal penyesuaiannya:

      SKPD:
      dr. Kas di bendahara pengeluaran xxxxxx

      cr. Ekuitas Dana Lancar xxxxxx

      Pada tahun berikutnya, akan dijurnal:

      BUD:
      dr. Kas di kas Daerah xxxxxx
      cr. Lain-lain PAD yang sah xxxxxx

      Barangkali penjelasan tersebut di atas sudah agak jelas untuk Anda? Semoga ya….

      Salam warkop !

  2. mohon sharing… ada kalanya juga ada kasus seperti ini :
    Belanja ,LS Gaji, TU (sudah diakui realisasi 100% tahun 20×1) dikembalikan ke kas daerah oleh yang bersangkutan langsung tanpa pemberitahuan ke bendahara pengeluaran (SKPD) karna suatu hal tertentu yang memang harus dikembalikan pada tahun berjalan. hal ini diketahui setelah dilakukan rekon STS di PPKAD. contoh kasus: Ibu ani seorang guru di sekolah x, tanggal 1 januari 20×1 melakukan tugas belajar berdasarkan tugas belajar BKD no x (), selama 2 tahun terhitung 1 februari 20×1, sampai dengan bulan september 20×1 masih menerima tunj fungsional guru. tanggal 1 nopember 20×1 ibu ani mengembalikan tunj fungsionalyg telah diterimanya ke kas daerah, bukti sts lembar ke 2 diserahkan ke perbendaharaan daerah, dia lupa menyetor bukti ke SKPDnya.
    tanggal 5 januari 20×2 PPKAD menginformasikan hal ini ke SKPD. jurnal di PPKAD mengakui hal ini sebagai pendapatan sementara di skpd menurut saya tidak perlu ada jurnal untuk mengakui hal ini.
    Belanja TU… kurang lebih sama jikalau kondisinya seperti itu.. (menurut saya) tq

    • Tq atas sharingnya ….

      Kejadian seperti cerita anda disebabkan oleh tidak jelasnya informasi dalam bukti penyetoran. Jika dlm bukti setor tsb jelas bahwa itu pengembalian belanja tunjangan , maka BUD seharusnya tdk mengakuinya sbg pendapatan, tetapi mencatatnya dgn jurnal db kas di kas daerah dan kr RK skpd., dan skpd diknas akan menjurnal db RK PPKD dan kr belanja tunjangan.

      Seharusnya BUD melakukan verifikasi setiap bukti setor dan memastikan apakah penyetoran tsb merupakan setoran pengembalian belanja (LS,TU,GU), sisa TU, sisa UP, setoran UP/TU tahun lalu, atau setoran pendapatan. Hal ini dilakukan agar pengakuan pendapatan dan/atau belanja tidak overstate atau understate di LRA. BUD harus menanyakan ke skpd, jika hal itu memungkinkan.

      Kecuali penyetoran dilakukan pada tahun berikutnya, dalam hal ini maka pengakuannya adalah dengan mencatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah tahun berjalan. Atau BUD tdk bisa memastikan itu setoran apa.

      Ke depan BUD harus melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait bagaimana melakukan penyetoran terutama informasi yang harus disajikan dalam bukti setor agar baik BUD maupun skpd tidak salah dalam melakukan pencatatan.

      Salam warkop….

  3. Abdul Syukur on said:

    Bagaimana perlakuan akuntansi untuk kas yg hilang (brankas dibobol pencuri) ? yang mana kesalahan bukan pada pihak bendahara, dan nilainya di bawah 10jt, sehingga tidak ada TP/TGR. Jika dibuatkan jurnal di SKPD: (Db) R/K Pusat pada (Cr) Kas di Bend. Pengeluaran, tentu akan mengurangi nilai SILPA di NERACA, lalu bagaimana jurnalnya agar juga mengurangi SILPA di LRA, sehingga SILPA di NERACA dan LRA sama nilainya, apakah melalui belanja tidak terduga? Mohon masukannya. Terima kasih

  4. mau tanya tentang peraturan yang menyatakan bahwa kas tunai di Bendahara Pengeluaran maksimal Rp. 10 juta, apakah masih berlaku? Kalau masih berlaku, bisa kasih informasi di peraturan yang mana? Terima kasih sebelumnya.

    • Salam Warkop

      Sepengetahuan kami, tidak ada ketentuan dalam Permendagri 13 thn 2006 jo 59 tahun 2007 atau 21 tahun 2011 yang mengatur mengenai hal itu. Seperti kita ketahui saldo kas di bendahara pengeluaran ada di rekening bank dan di brankas (cash on hand). Nah, pengaturan yang Anda maksudkan adalah terkait kas tunai atau kas on hand. Hal itu diatur sendiri oleh masing-masing pemda. Pengaturan mengenai hal tersebut untuk menghindari risiko kehilangan kas yang ada di brankas bendahara penegluaran atau sebagai bentuk aktivitas pengendalian atas kas.

      Demikian pendapat kami

  5. embo acon on said:

    ikut bertanya..
    1. jika pada saldo kas di bendahara pengeluaran terdapat didalamnya pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara, apakah harus disajikan terpisah dari sisa uang persediaan?
    2. apakah saldo kas berupa pungutan pajak yang belum disetorkan tersebut dapat dierhitungkan sebagai bagian dari SiLPA?

    terimakasih

    • 1. Pajak yg belom disetor oleh bendhra pengeluatan disajikan disisi pasiva = sbg utang pfk dan disisi aktiva sbg saldo Kasbendpengeluaran. Di CALK harus dijelaskan bahwa dlm saldo bend pengeluaran terdapt pjk yg belom disetor

      2.Pajak yg belom disetor bukan bagian dr silpa. Persamaan akuntans= inya:=0AKasda + Kas BP =utang PFK + Akumulasi SILPA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

719 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com