Home » Akuntansi Keuangan Daerah » Kas di Bendahara Pengeluaran: Apa Saja di Dalamnya?

Kas di Bendahara Pengeluaran: Apa Saja di Dalamnya?

Warkop Mania….

Kali ini kita akan mengupas mengenai kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan bagian dari SILPA, selain tentunya Kas di Kas Daerah. Dalam penatausahaan keuangan daerah kita mengenal istilah uang persediaan (UP) yaitu uang yang besarannya telah ditetapkan sekali untuk satu tahun, bersifat uang muka, harus dipertanggungjawabkan, dan bersifat revolving fund. Karena bersifat “isi ulang”, maka kemudian muncul istilah ganti uang persediaan (GU). Jika jumlah UP tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan (TU). Dalam prakteknya, UP, GU, dan TU diterima oleh bendahara pengeluaran melalui penerbitan dan pencairan SP2D UP, SP2D GU, dan SP2D TU. Pada saat dicairkannya SP2D tersebut terjadi pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Bagaimana menentukan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di akhir periode akuntansi/akhir tahun anggaran?

Secara mudah kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus sederhana, yaitu Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran + ∑ (SP2D UP + SP2D TU) – ∑ (SP2D GU Nihil + SP2D TU Nihil) – Penyetoran ke Kas Daerah dalam tahun berjalan. Apakah SP2D GU Nihil dan SP2D TU Nihil itu? SP2D GU Nihil dan SP2D TU Nihil diterbitkan sebagai dokumen pengesahan pertanggungjawaban belanja yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran atas penggunaan UP dan TU, serta sekaligus sebagai dasar pengakuan belanja.

Misalkan, diketahui saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 25 juta, SP2D UP sebesar Rp 100 juta, SP2D TU sebesar Rp 500 juta, SP2D GU Nihil sebesar Rp 95 juta, dan SP2D TU Nihil sebesar Rp 450 juta serta terdapat penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 30 juta. Berapa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran? Dengan menggunakan rumus sederhana di atas, maka diperoleh saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 50 juta. Mudah bukan?

Namun jika saldo tersebut Anda bandingkan dengan saldo Buku Kas Umum yang diselenggarakan oleh bendahara pengeluaran dapat saja terjadi perbedaan? Mana yang lebih besar? Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut?

Jika saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BKU lebih besar dari perhitungan rumus di atas, maka perbedaan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal berikut ini:

    • Terdapat pajak-pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke Kas Negara.
    • Terdapat saldo kas akibat transfer uang ke rekening bendahara pengeluaran yang semestinya melalui rekening pihak ketiga dan belum sempat dipindahbukukan ke rekening milik pihak ketiga pada tanggal pelaporan. Pada prakteknya, beberapa transaksi pengeluaran kas melalui mekanisme LS ditransfer langsung ke rekening bendahara pengeluaran, dan bukan ke rekening pihak ketiga dengan berbagai alasan. Misalnya, pembayaran gaji pegawai masih dilakukan melalui rekening bendahara pengeluaran dan tidak dipindahbukukan secara langsung ke rekening milik pegawai masing-masing. Selain itu, banyak rekanan yang menguasakan kepada bendahara pengeluaran untuk mencairkan uang pembayaran termin pekerjaan melalui rekening milik bendahara pengeluaran.

Nah, ketika auditor melakukan pemeriksaan atas kas yang dikelola bendahara pengeluaran seringkali ditemukan saldo kas bank dan kas tunai bendahara pengeluaran berbeda (lebih kecil atau lebih besar) dibandingkan dengan saldo di BKU.

Apa yang menjadi penyebab saldo kas bank dan kas tunai lebih besar daripada saldo BKU? Hal tersebut biasanya disebabkan oleh:

      • Adanya sisa kas berupa pengembalian belanja yang telah dipertanggungjawabkan baik melalui mekanisme LS maupun uang persediaan. Dalam kasus ini, sisa kas yang ada sebenarnya tidak layak diakui dan disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Jika bendahara pengeluaran sempat melakukan penyetoran ke Kas Daerah dalam tahun berjalan, maka hal tersebut akan mengurangi belanja yang bersangkutan dan bukan mengurangi perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran (SKPD: Dr. R/K Pusat, Cr. Belanja; BUD: Dr. Kas di Kas Daerah, Cr. R/K SKPD). Sementara jika disetorkan pada tahun berikutnya, akan diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya (BUD: Dr. Kas di Kas Daerah, Cr. Pendapatan). Namun karena sisa kas tersebut “ditemukan” biasanya melalui audit, maka biasanya auditor mengakuinya sebagai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (SKPD: Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran, Cr. Ekuitas Dana Lancar- SILPA). Demikian juga untuk kasus penyebab no 2 berikut ini.
      • Sisa kas yang tidak jelas peruntukkannya. Hal ini biasanya berupa kas tunai yang “ditemukan” auditor pada brankas dan saldo rekening bank (rekening liar/tidak terdaftar).

Apa yang menjadi penyebab saldo kas bank dan kas tunai lebih kecil daripada saldo BKU (terjadi ketekoran kas)? Hal tersebut biasanya disebabkan oleh adanya sisa UP dan/atau TU tahun sebelumnya dan sisa UP dan/atau TU tahun berjalan yang disalahgunakan oleh bendahara pengeluaran. Kasus yang biasa terjadi adalah sisa UP dan/atau TU yang seharusnya segera disetorkan ke Kas Daerah tersebut digunakan (baca: dipinjam dahulu) oleh bendahara pengeluaran untuk membayar pengeluaran kegiatan awal tahun anggaran berikutnya dimana APBD belum ditetapkan. Kasus yang tidak biasa adalah bendahara pengeluaran menggunakan untuk keperluan pribadi dan seringkali hal tersebut bermasalah.

Nah, Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan aset likuid. Permasalahan muncul ketika terdapat kas sisa UP dan/atau TU tahun-tahun sebelumnya (lebih dari 12 bulan) yang secara fisik sudah tidak ada lagi karena disalahgunakan oleh bendahara pengeluaran. Dalam kasus seperti ini, penyajian sisa kas bermasalah tersebut tidak layak disajikan sebagai Kas Di Bendahara Pengeluaran. Seharusnya hal tersebut segera diproses melalui audit maupun penyelesaian melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gantoi Rugi (TPTGR). Surat Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh Majelis TPTGR akan menjadi dasar pencatatan ke perkiraan Aset Lainnya-Piutang TPTGR yang merupakan aset non lancar. Agar tidak terjadi masalah seperti itu dan berlarut-larut, maka atasan langsung bendahara pengeluaran harus melakukan pemeriksaan kas secara berkala dan segera melakukan tindakan cepat yang diperlukan seandainya terjadi ketekoran kas.

Sampai  jumpa di diskusi kita berikutnya. Salam Warkop.

Kas di Bendahara Pengeluaran: Apa Saja di Dalamnya?
3 votes, 4.00 avg. rating (83% score)

About Eko Hery Winarno

Penulis, auditor, dan konsultan

Baca Lebih Lanjut

Posyandu

Bagaimana APBDesa Mengakomodir Penganggaran Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa?

Warkop Mania, pada bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai struktur APBDesa yang baru sesuai Permendagri ...

29 Komentar

  1. agak kurang jelas bang…apa maksudnya “Jika bendahara pengeluaran sempat melakukan penyetoran ke Kas Daerah dalam tahun berjalan, maka hal tersebut akan mengurangi belanja yang bersangkutan dan bukan mengurangi perkiraan Kas di Bendahara”..??

    contoh:
    ada hasil temuan dr irjen/bpkp..bahwa belanja tsb ada temuan,,dan itu di setor ke kas daerah(bukti setor terlampir)…

    pertanyaan:
    apakah setoran tsb mengurangi belanja…?
    bagaimana perlakuan/membukukan bukti setor tsb??
    apakah d bukukan dlm bku atau bagaimana???
    bagaimana pencatatan secara akuntansinya?? dlm LRA nya bagaimana???

    waduuhhhh pd jd bingung nich??

    • Waduhhh….maaf dari kami apabila tulisan kami justru membuat Anda bingung….

      Hal yang Anda bingungkan adalah mengenai pengembalian belanja yang telah dipertanggungjawabkan, baik melalui LS maupun GU/GU-Nihil/TU-Nihil. Anda tentu paham dengan diterbitkannya SP2D-SP2D tersebut (dan tentu sudah ada kas keluar dari rekening kas daerah), maka belanja-belanja yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen-dokumen SP2D tersebut telah diakui sebagai belanja.

      Sebagai contoh, bendahara telah membayarkan belanja honor kepada yang berhak dan atas pembayaran belanja honor tersebut telah dia pertanggungjawabkan kepada BUD dengan mengajukan SPP GU hingga terbit SP2D GU. Bidang akuntansi berdasarkan dokumen SP2D GU tersebut akan mencatat/mengakui belanja honor tersebut. Tetapi ternyata, misalnya ada temuan oleh auditor terkait pembayaran honor tersebut (fiktif atau melebihi standar belanja yang telah ditetapkan atau sebab lainnya) yang mengharuskan dikembalikannya temuan honor tersebut ke kas daerah.

      Nah, pengembalian belanja honor hasil temuan tersebut bisa saja dilakukan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Apabila disetorkan pada tahun berjalan maka atas penyetoran tersebut akan mengkoreksi belanja honor yang telah diakui pada saat terbit SP2D GU. Mengapa perlu dikoreksi, agar angka realisasi belanja honor disajikan secara wajar di LRA. Jurnalnya:

      SKPD:
      dr. R/K BUD xxxxx
      cr. Belanja Honor XXXXX

      SKPKD:
      dr. Kas di kas Daerah xxxxx
      cr. R/K SKPD XXXX

      Kalau disetor pada tahun berikutnya (karena biasanya baru ditemukan oleh auditor pada saat audit yang dilakukan tahun berikutnya) maka akan diakui sebagai pendapatan (Lain-lain PAD yang sah) . Pada akhir tahun pelaporan, uang belanja honor yang harus disetorkan tersebut akan diakui sebagai apa? SKPD (sesuai saran auditor) pada umumnya akan melakukan koreksi dengan menyajikannya sebagai kas di bendahara pengeluaran pada neraca SKPD dan konsolidasiannya dengan mengungkapkannya secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jurnal penyesuaiannya:

      SKPD:
      dr. Kas di bendahara pengeluaran xxxxxx

      cr. Ekuitas Dana Lancar xxxxxx

      Pada tahun berikutnya, akan dijurnal:

      BUD:
      dr. Kas di kas Daerah xxxxxx
      cr. Lain-lain PAD yang sah xxxxxx

      Barangkali penjelasan tersebut di atas sudah agak jelas untuk Anda? Semoga ya….

      Salam warkop !

  2. mohon sharing… ada kalanya juga ada kasus seperti ini :
    Belanja ,LS Gaji, TU (sudah diakui realisasi 100% tahun 20×1) dikembalikan ke kas daerah oleh yang bersangkutan langsung tanpa pemberitahuan ke bendahara pengeluaran (SKPD) karna suatu hal tertentu yang memang harus dikembalikan pada tahun berjalan. hal ini diketahui setelah dilakukan rekon STS di PPKAD. contoh kasus: Ibu ani seorang guru di sekolah x, tanggal 1 januari 20×1 melakukan tugas belajar berdasarkan tugas belajar BKD no x (), selama 2 tahun terhitung 1 februari 20×1, sampai dengan bulan september 20×1 masih menerima tunj fungsional guru. tanggal 1 nopember 20×1 ibu ani mengembalikan tunj fungsionalyg telah diterimanya ke kas daerah, bukti sts lembar ke 2 diserahkan ke perbendaharaan daerah, dia lupa menyetor bukti ke SKPDnya.
    tanggal 5 januari 20×2 PPKAD menginformasikan hal ini ke SKPD. jurnal di PPKAD mengakui hal ini sebagai pendapatan sementara di skpd menurut saya tidak perlu ada jurnal untuk mengakui hal ini.
    Belanja TU… kurang lebih sama jikalau kondisinya seperti itu.. (menurut saya) tq

    • Tq atas sharingnya ….

      Kejadian seperti cerita anda disebabkan oleh tidak jelasnya informasi dalam bukti penyetoran. Jika dlm bukti setor tsb jelas bahwa itu pengembalian belanja tunjangan , maka BUD seharusnya tdk mengakuinya sbg pendapatan, tetapi mencatatnya dgn jurnal db kas di kas daerah dan kr RK skpd., dan skpd diknas akan menjurnal db RK PPKD dan kr belanja tunjangan.

      Seharusnya BUD melakukan verifikasi setiap bukti setor dan memastikan apakah penyetoran tsb merupakan setoran pengembalian belanja (LS,TU,GU), sisa TU, sisa UP, setoran UP/TU tahun lalu, atau setoran pendapatan. Hal ini dilakukan agar pengakuan pendapatan dan/atau belanja tidak overstate atau understate di LRA. BUD harus menanyakan ke skpd, jika hal itu memungkinkan.

      Kecuali penyetoran dilakukan pada tahun berikutnya, dalam hal ini maka pengakuannya adalah dengan mencatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah tahun berjalan. Atau BUD tdk bisa memastikan itu setoran apa.

      Ke depan BUD harus melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait bagaimana melakukan penyetoran terutama informasi yang harus disajikan dalam bukti setor agar baik BUD maupun skpd tidak salah dalam melakukan pencatatan.

      Salam warkop….

  3. Abdul Syukur

    Bagaimana perlakuan akuntansi untuk kas yg hilang (brankas dibobol pencuri) ? yang mana kesalahan bukan pada pihak bendahara, dan nilainya di bawah 10jt, sehingga tidak ada TP/TGR. Jika dibuatkan jurnal di SKPD: (Db) R/K Pusat pada (Cr) Kas di Bend. Pengeluaran, tentu akan mengurangi nilai SILPA di NERACA, lalu bagaimana jurnalnya agar juga mengurangi SILPA di LRA, sehingga SILPA di NERACA dan LRA sama nilainya, apakah melalui belanja tidak terduga? Mohon masukannya. Terima kasih

  4. mau tanya tentang peraturan yang menyatakan bahwa kas tunai di Bendahara Pengeluaran maksimal Rp. 10 juta, apakah masih berlaku? Kalau masih berlaku, bisa kasih informasi di peraturan yang mana? Terima kasih sebelumnya.

    • Salam Warkop

      Sepengetahuan kami, tidak ada ketentuan dalam Permendagri 13 thn 2006 jo 59 tahun 2007 atau 21 tahun 2011 yang mengatur mengenai hal itu. Seperti kita ketahui saldo kas di bendahara pengeluaran ada di rekening bank dan di brankas (cash on hand). Nah, pengaturan yang Anda maksudkan adalah terkait kas tunai atau kas on hand. Hal itu diatur sendiri oleh masing-masing pemda. Pengaturan mengenai hal tersebut untuk menghindari risiko kehilangan kas yang ada di brankas bendahara penegluaran atau sebagai bentuk aktivitas pengendalian atas kas.

      Demikian pendapat kami

  5. ikut bertanya..
    1. jika pada saldo kas di bendahara pengeluaran terdapat didalamnya pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas negara, apakah harus disajikan terpisah dari sisa uang persediaan?
    2. apakah saldo kas berupa pungutan pajak yang belum disetorkan tersebut dapat dierhitungkan sebagai bagian dari SiLPA?

    terimakasih

    • 1. Pajak yg belom disetor oleh bendhra pengeluatan disajikan disisi pasiva = sbg utang pfk dan disisi aktiva sbg saldo Kasbendpengeluaran. Di CALK harus dijelaskan bahwa dlm saldo bend pengeluaran terdapt pjk yg belom disetor

      2.Pajak yg belom disetor bukan bagian dr silpa. Persamaan akuntans= inya:=0AKasda + Kas BP =utang PFK + Akumulasi SILPA.

  6. mau baertanya….
    kalau misalnya kasus seperti ini peneyelayannya seperti apa dan tindak lanjutnya bagaimana
    bahawa pada akhir tahun anggaran 2009, setelah tutup buku per 31 desember 2009 masih terdapat sisa kas dibendahara pengeluaran yang belum disetor kekas daerah, yang nilannya cukup saya ambil contoh lebih dari 5 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh bendahara sampai dengan penyusunan LKPD selesai dan diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan, sisa kas tersebut belum disetor ke kas daerah dan sisa kas dibendahara tersebut telah dicatat didalam laporan keuangn dalam SiLPA tahun 2009. dengan contoh ini perlakuannya di LRA dan Neraca bagaimana…
    trimakasih…

    • Maaf sebelumnya karena telat membalas….untuk kasus seperti yg anda utarakan, pada lapkeu 31 des 2009 harus di disclose secara memadai mengenai kejadian tsb. Dengan catatan, sampai dengan tgl pelaporan belum ada sk pembebanan dr majelis tptgr. Jika sudah maka harus dilakukan koreksi atas saldo kas bendahara pengeluaran dan mengakui piutang tptgr pada aset lainnya.

      Demikian, salam warkop.

  7. mohon maaf mau bertanya. ketika kas di bendahara pengeluaran ditemukan selisih kurang. dan ternyata ada kesalahan dari bendahara, maka selanjutnya akan diproses pengembalian melalui TP/TGR. pertanyaan saya, ketika mengakui terjadi kekurangan kas (bukan TP/TGRnya), bagaimana treatmentnya?

    • Salam warkop,
      Dalam kasus seperti itu, jika diketahui ketekoran kas di bendahara pengeluaran baik oleh atasan langsung maupun auditor maka bendahara harus mengembalikan ketekoran kas tersebut jika yang bersangkutan sanggup mengembalikan saat itu juga (upaya damai). Jika terjadi pada tahun berjalan, maka dalam kasus uang persediaan ya dikembalikan ke brankas (cash on hand) bendahara atau disetor ke rekening bank bendahara pengeluaran , dan bukan penyetoran ke kasda agar tidak mengganggu jumlah uang persediaan SKPD. Selanjutnya atasan langsung bendahara harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap bendahara tsb atau jika sudah tidak mungkin ya dilakukan penggantian bendahara. Jika terjadi pada uang TU atau UP pada akhir tahun maka sebaiknya disetor ke kas daerah. Namun apabila bendahara tidak sanggup mengembalikan dlm waktu dekat, maka sebaiknya segera diproses TPTGR nya.

      Berdasarkan sk pembebanan yg diterbitkan Majelis TPTGR, baru dilakukan jurnal (basis CTA, berakhir 31 des 2014) sbb:
      Db Aset lainnya – piutang tgr
      Db EDL Silpa,
      Kr Kas di Bendahara Pengeluaran
      Kr EDI – Aset lainnta

      Utk di LRA:
      Db EDL Silpa
      Kr. Penerimaan Pembiayaan Silpa
      (Sebesar nilai Silpa (LRA) tahun lalu dikurangi nikai Kas di bendahara pengeluaran yg tekor).

      Jika bekum terbit sk pembebanan, maka cukup di disclose di CALK mengenai kejadian tersebut dan upaya2 yg akan atau telah dilakukan.

      Demikian semoga bermanfaat.

  8. mau tanya ni pak.

    gimana caranya kita menarik kembali uang yang salah transfer, masalahnya kmrn saya salah transfer seharusnya tujuan transfer ke rekening dinas tapi malah transfer ke rekening kas daerah.mohon solusi
    tks

  9. Boss, mau tanya
    terkait dengan dana BOS untuk sekolah negeri melalui Belanja Langsung dengan mekanisme pencairan SPP/SPM-TU, ternyata setelah mencairkan dan mempertanggungjawabkannya dengan SPP/SPM TU Nihil diketahui bahwa ada belanja yang tidak sesuai dengan rekening belanja yang telah ditetapkan, sehingga Bendahara harus melakukan penyetoran sisa TUP pada tahun berjalan, bagaimana pengakuan setoran tersebut ke Kasda, apakah setoran tersebut masih merupakan sisa anggaran pada DPA yang dapat dicairkan kembali setelah dilakukan perubahan anggaran sesuai kebutuhan, atau uang yang telah disetor tersebut sudah tidak dapat diminta kembali, sedangkan dalam aplikasi SIMDA pada kartu kendali belum ada realisasi anggaran sejumlah uang yang telah disetor. Contoh : Jumlah Anggaran pada DPA = Rp. 100.000.000,00; bendahara mencairkan dengan rincian belanja pada SPP TU sejumlah Rp. 35.000.000,00, tetapi pada saat SPP TU Nihil sejumlah Rp. 30.000.000,00 dan STS Rp. 5.000.000,00. dan kalau dilihat pada LRA hanya sebesar RP. 30.000.000,00. sisa anggaran Rp. 65.000.000,00. yang benar yang mana boss :
    1. bendahara dapat mengajukan SPP lagi sebesar Rp. 65.000.000,00
    2. bendahara hanya dapat mengajukan SPP sebesar Rp. 60.000.000,00
    mohon jawaban dan penjelasan terkait peraturan pendukungnya. karena dalam sisdur belum diatur secara jelas terkait pengakuan STS dari TU tersebut, sehingga masih menjadi perdebatan. Matur nuwun……

    • Rabiatul Adawiyah

      Buat bos tanto..
      untuk pengajuan realisasi belanja dengan menggunakan mekanisme TU, yg dianggap realisasi belanja itu setelah proses pertanggungjawabanx atau di kenal dengan TU nihil. Untuk ilustrasi yg anda sampaikan, sy agak bingung d akhirnya.. mari kita cb sesuai ilustrasi anda..
      Anggaran (DPA) Rp. 100.000.000,00
      Pengajuan TU Rp. 35.000.000,00
      pengajuan TU Nihil: Terpakai Rp. 30.000.000,00; sisa yg dikembalikan Rp. 5.000.000,00.
      dari ilustrasi di atas, pada saat kita mengajukan TU sebesar Rp. 35.000.000,00 itu belum membebani anggaran. Pada saat pengajuan TU nihil, di sinilah titik dianggap sebagai realisasi belanja. Jadi kalau TU nihil diajukan sesuai dengan mekanisme yg benar, seharusnya yang masuk di LRA itu sebesar Rp. 30.000.000,00 dan sisa anggaran menjadi Rp. 70.000.000,00.
      Jadi bendahara bisa mengajukan lagi SPP berdasarkan sisa anggaran yg ada sebesar Rp. 70.000.000,00. Bukan Rp. 65.000.000,00 atau Rp 60.000.000,00… di sini saya bingung., Rp. 60 jt anda ngitung dari mana ya???
      jadi kesimpulannya uang yg dikembalikan dari sisa TU memang belum di anggap realisasi dan bisa digunakan lagi.
      Terima kasih atas pertanyaannya dan di tunggu pertanyaan2 berikutnya… ☺

      • OK, thank’s jawabannya
        maksudnya yang kedua adalah Rp. 70.000.000,- bukan 60 juta, sorry salah ketik.
        makasih atas pencerahannya

  10. LRA realisasi 30 juta dan sisa anggaran 70 juta bukan 65 juta, sorry pas nulis agak blank otaknya

  11. Widhi Pratiwi

    Bisa minta info dasar hukum SP2D TU Nihil? Karena sampai saat ini saya belum menemukan dasarnya secara eksplisit di Permendagri 13 Tahun 2006 berikut aturan perubahannya. Kalau GU Nihil sudah tertera secara eksplisit. Tapi TU Nihil….?

    • Jika kita cari di Permendagri 13, 59, dan 21…tidak akan kita temukan ketentuan mengenai GU/TU Nihil. Kalau menurut hemat saya praktek GU/TU Nihil dimaksudkan untuk tujuan pengakuan belanja sebagaimana telah diatur dalam SAP. Seperti kita ketahui UP/GU/TU sifatnya baru uang muka dan harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak diterbitkan GU/TU Nihil maka kapan dan atas dasar dokumen apa realisasi belanja dari UP/GU terakhir dan TU dapat diakui dalam sistem akuntansi pemda? Sebenarnya pada Permendagri 13/2006 ada dokumen Pengesahan Pertanggungjawaban yang diterbitkan oleh PA yang bisa digunakan sebagai dasar pengakuan realisasi belanja namun pada Permendagri 59 hal itu dicabut/dihapus dan dokumen SPM sekaligus dijadikan sebagai dasar pengesahan belanja dan alasan debirokratisasi penatausahaan keuda. Sayangnya Permendagri 59 maupun 21 tidak memformalkan GU/TU Nihil dalam prosedur penatausahaan belanja di pemda. Semoga puas….

  12. kak, bisa bantu ngejurnal .. masih belum paham kalo ada sp2d ls nyaa. contohnya gini kak

    2jan2015 : utang honor mingguan 2orang operator traktor dilunasi menggunakan sp2d ls
    3jan2015 : ppkd menerbitkan sp2d ls pembayaran gaji dengan rincian, gaji pokok Rp. 170.000 , tunjangan keluarga Rp. 55.000 , tunjangan jabatan Rp. 38.000

    itu gimana yaa .. terimakasih sebelumnya :)

    • Dalam sistem akuntansi berbasis akrual, jurnal untuk transaksi tgl 2 Jan 2015 adalah sbb.:

      2 jan2015 jam 10.00 berdasarkan dokumen transaksi spm ls (tetapi tergantung kebijakan akuntansinya kapan beban pegawai diakui. Meski SAP menyatakan beban diakui ketika timbul kewajiban, tetapi saya memilih pada saat spm ditandatangani dengan alasan atas belanja sudah diverifikasi oleh PPK SKPD, sehingga kecil adanya koreksi atas beban)
      SKPD:
      Db. Beban Pegawai – honor Rp100.000
      Kr. Utang Honor Rp100.000

      2Jan2015 jam 14.00 ketika SP2D diterbitkan (atau sesuai SAP ketika pencairan SP2D LS), maka jurnalnya:
      SKPD:
      Db. Utang Honor Rp100.000
      Kr. RK PPKD Rp100.000

      PPKD:
      Db. RK SKPD Rp100.000
      Kr. Kas di Kas Daerah Rp85.000
      Kr. Utang PPh-21 Rp15.000 (asumsi kena PPh 21 Finasl)

      Db. Utang PPh-21 Rp15.000
      Kr. Kas di Kas Daerah Rp15.000

      SKPD:
      Db. Belanja Pegawai Rp100.000
      Kr. Perubahan SAL Rp100.000

      Nah, coba Anda jurnal sendiri untuk transaksi tgl 3 Jan 2015…bisa kan?

  13. Mas mau nanya….
    SPJ dr PPTK apakah harus diverifikasi oleh kasubbag keu terlebih dahulu sblm diajukan SPM GU nya?
    Apakah seorg bendahara hrus melaporkan setiap rupiah pergerakan di brankas kpd kasubbag keu ( uang GU)??? Karena kasubbag kami mau tahu trus kmna saja uang trsbut?
    Apakah saat diaudit inspektorat,kasubbag bisa jg diaudit?
    Mohon maaf mas,cz saya bendahara namun pekerjaan hrs disetujui kasubbag apalgi mau mngeluarkan uang,jadi ambigu bekerjanya

    • Betul. Kasubag keuangan adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan di SKPD yang wajib melakukan verifikasi atas pengajuan SPP atau pertanggungjawaban belanja sebelum diterbitkan SPM. Menurut saya Kasubag keuangan tidak ada salahnya juga mengetahui berapa saldo kas di Bendahara Pengeluaran setiap waktu. Pada saat audit Kasubag Keuangan bisa saja dipanggil untuk diaudit. Demikian jawaban saya, semoga puas.

  14. numpang tanya
    misalnya gini tahun 2014 Jumlah UP Rp. 223.000.000,- ,pada akhir tahu SPP Nihil Rp. 222.247.739,- maka uang kas pada bendahara pengeluaran sebesar Rp.752.261,- dan di setor ke kas daerah pada tanggal 1 Februari 2015, maka pencatatannya akan terjadi kapan?? serta jurnal akan tercatat sebagai apa?

    • Pada 31 Desember 2014 tentunya saldo sebesar Rp752.261 harus disajkan di neraca sebagai kas di bendahara pengeluaran. Pada 1 Februari akibat penyetoran ke kas daerah, saldo kas di bendahara pengeluaran menjadi nihil dengan jurnal sebagai berikut:
      Di SKPD:
      Debet R/K BUD Rp752.261
      Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran Rp752.261

      Di BUD:
      Debet Kas di Kas Daerah Rp752.261
      Kredit R/K SKPD….. RP752.261

  15. Pak saya mau tanya dong, kasusnya begini:

    SKPD yang pada anggarannya hanya ada Pengeluaran (Bukan Fungsi Penerimaan) Pada Akhir Tahun Anggaran ada GU pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor, pada awal tahun anggaran berikutnya uang tersebut sudah di setor ke Kas Daerah, bagaimana Jurnal Akuntansinya?

    kami menggunakan SIPKD Akrual, sehingga pada tahun berikutnya uang tersebut tercatat sebagai penambah Kas di Bendahara Pengeluaran, padahal uang tersebut sudah dikembalikan ke Kas Daerah, Namun tidak tercatat dalam sistem SIPKD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *