Breaking News
You are here: Home / Akuntansi KeuDa / Hati-hati Menetapkan Batas Minimal Kapitalisasi (Capitalization Threshold)

Hati-hati Menetapkan Batas Minimal Kapitalisasi (Capitalization Threshold)

Warkop Mania….

Cobalah periksa kembali kebijakan akuntansi di tempat Anda bertugas, bacalah dengan teliti dan cermat, apakah kebijakan mengenai batas minimal kapitalisasi telah ada dan ditetapkan di sana? Seperti apa batas minimal kapitalisasi tersebut ditetapkan?

Batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah mengacu pada pasal 53 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization thresholds) sebagai dasar pembebanan belanja modal”.  Nah, ketika pemerintah daerah menetapkan suatu batasan minimal kapitalisasi yang dijadikan sebagai kriteria penganggaran, sebagaimana ketentuan tersebut, disinilah baru timbul masalah.

Kita andaikan sebuah pemda menetapkan batasan minimal kapitalisasi untuk pengadaan baru dan/atau pembangunan baru suatu aset tetap sebesar Rp1 juta, sedangkan untuk pemeliharaan aset tetap sebesar Rp 10 juta. Dimana masalahnya?

Ketika kebijakan batasan minimal kapitalisasi di atas diterapkan untuk penganggaran pengadaan barang daerah, maka implikasinya adalah barang-barang daerah yang memenuhi definisi aset tetap di bawah nilai Rp 1 juta, dan belanja-belanja capital expenditure yang dapat menambah umur manfaat aset tetap di bawah Rp 10 juta tidak akan dianggarkan sebagai belanja modal. Ketika hal tersebut tidak dianggarkan dalam belanja modal maka realisasi belanja tersebut tidak dicatat oleh sistem akuntansi sebagai penambahan aset tetap di neraca. Sebagai contoh, pengadaan printer seharga Rp500 ribu tidak akan dianggarkan dalam belanja modal, dan sistem akuntansi tidak akan mencatatnya sebagai aset tetap di neraca. Waduh, gawatkan?

Nah, disinilah, penerapan batasan minimal kapitalisasi khususnya yang digunakan sebagai kriteria penganggaran harus dilakukan secara hati-hati dan jangan gegabah. Apabila kita gegabah dalam menerapkan hal tersebut, akan berakibat pada hilangnya aset tetap pemerintah daerah secara sistematis yang jelas-jelas sangat diperlukan untuk mendukung tupoksinya.

Dari sudut pandang pengendalian intern (SPIP?), kebijakan akuntansi mengenai penetapan batas minimal kapitalisasi yang mendasarkan pada ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tersebut memang mengandung risiko. Salah satu risikonya  adalah hilangnya aset apabila kebijakan tersebut tidak diterapkan secara hati-hati dan tepat. Bagaimana menerapkan kebijakan akuntansi mengenai batas minimal kapitalisasi secara hati-hati agar kita tidak mengalami risiko kehilangan aset?

Jika kebijakan batas minimal kapitalisasi diterapkan sebagai kriteria untuk menentukan penganggaran belanja modal atau bukan, maka sebaiknya jangan menetapkan batasan minimal tersebut secara umum. Seperti dalam contoh di atas, kebijakan batas nilai minimal kapitalisasi masih diterapkan secara umum yaitu untuk pengadaan baru/pembangunan baru seluruh jenis aset tetap. Batasan minimal kapitalisasi antara pengadaan komputer, printer, kendaraan roda dua, bangunan kantor, buku, dan tanaman untuk contoh, diperlakukan sama. Sebaiknya pemerintah daerah menetapkan batasan minimal kapitalisasi untuk setiap jenis aset tetap. Memang akan sangat ideal apabila kita menetapkan batasan minimal kapitalisasi sampai rincian obyek atau sub-sub kelompok aset tetap. Tetapi hal tersebut akan sangat banyak karena itu artinya sama saja dengan kita menetapkan batasan minimal kapitalisasi untuk segala macam aset tetap yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, setidaknya kita dapat menetapkan batasan minimal kapitalisasi sampai obyek atau  sub kelompok. Sebagai contoh, akan sangat banyak apabila kita menetapkan satu persatu aset tetap berikut: alat pemanas, radio, televise, cassette recorder, amplifier, equalizer, loudspeaker, sound system, compact disk, laser disk, dan karaoke. Oleh karena itu, kita dapat menetapkan satu batasan minimal kapitalisasi untuk contoh aset tetap tersebut sampai sub kelompoknya saja, yaitu batasan minimal kapitalisasi untuk alat rumah tangga lainnya (home use).

Nah, dalam penentuan nilai batas minimal kapitalisasi, sebagai contoh untuk alat rumah tangga lainnya, kita dapat melakukan survey harga untuk seluruh aset tetap yang termasuk dalam sub kelompok alat rumah tangga lainnya (home use) tersebut. Kemudian, dari hasil survey tersebut, nilai harga terkecil dapat dijadikan sebagai batasan nilai minimal kapitalisasi untuk belanja modal pengadaan alat rumah tangga lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut harus ditinjau kembali. Mengapa? Karena harga-harga barang-barang tersebut cenderung naik atau turun tergantung dari kondisi ekonomi yang terjadi.

Dalam contoh di atas, kita dapat memahami mengapa penetapan batas minimal kapitalisasi tidak dilakukan sampai kelompok atau bidang/jenis aset tetap. Mengapa? Jika kita menerapkannya hanya sampai kelompok atau bidang/jenis aset tetap, risiko tidak diakuinya sebagai aset tetap dalam neraca sangat besar. Misalnya, kita menetapkan batasan minimal kapitalisasi hanya sampai kelompok. Sebagai contoh kita menetapkan nilai batasan minimal kapitalisasi untuk Alat Kantor sebesar Rp 500 ribu. Kebijakan tersebut akan mengakibatkan mesin ketik manual portable (Sub kelompok: Mesin Tik) akan dianggarkan sebagai belanja modal dan akan dicatat oleh sistem akuntansi sebagai aset tetap, namun rak kayu (Sub kelompok: Alat Penyimpanan Perlengkapan) menjadi tidak dianggarkan sebagai belanja modal dan tidak dicatat oleh sistem akuntansi sebagai aset tetap.

Bagimana dengan penganggaran belanja-belanja yang bersifat capital expenditure? Menurut kami, terhadap belanja-belanja yang memenuhi kriteria  capital expenditure maka tidak perlu ada batasan nilai minimal kapitalisasi. Asal belanja-belanja tersebut dapat meningkatkan umur/manfaat ekonomis suatu aset tetap, maka harus dianggarkan sebagai belanja modal dan sistem akuntansi akan menambahkan ke nilai perolehan aset tetap induknya (aset tetap yang diperbaiki/direnovasi).

Kami memahami, tidak semudah itu menerapkan batasan nilai kapitalisasi. Oleh karena itu, harus dilakukan secara cermat, agar risiko “hilangnya aset tetap” secara sistematis tidak terjadi lagi.

Incoming search terms:

Hati-hati Menetapkan Batas Minimal Kapitalisasi (Capitalization Threshold)
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Eko Hery Winarno

Penulis, auditor, dan konsultan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com