Breaking News
You are here: Home / Perencanaan Daerah / Evaluasi RPJMD vs LAKIP

Evaluasi RPJMD vs LAKIP

Warkop Mania,

Berbeda dengan topik sebelumnya yang lebih banyak mengupas masalah keuangan daerah kali ini kami akan menyajikan tema perencanaan daerah. Memang, kalau dilihat dari pengunjung warkop ini masih jarang kami dapati peminat menu ini. Bisa jadi bukan karena kurang diminati tapi karena jarang disajikan sehingga para penikmat menu ini tidak menemukan sajian ini di warungnya mBah Google.

Kali ini kami akan mencoba menyandingkan antara permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Permenpan 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permendagri 54 Tahun 2010 mengatur perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD hingga Renja dengan sangat mendetail. Warkop Mania bisa menikmati penjelasan yang lengkap dari mekanisme penyusunan dokumen tersebut hingga teknis formulir-formulir yang harus diisi. Karena detailnya permendagri ini bisa mencapai lebih dari lima ratus halaman. Selain tata cara penyusunannya permendagri ini juga mengatur masalah pengendalian da evaluasi perencanaan pembangunan. Nah, pada tahap ini lah akan memunculkan pertanyaan tentang: apa bedanya dengan LAKIP sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian PAN dan RB yang wajib disusun tiap tahun?

Tulisan ini pun sebenarnya diinspirasi oleh pertanyaan seorang rekans yang menanyakan tentang apa bedanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan evaluasi RPJMD. LAKIP adalah bagian dari sebuah sistem AKIP yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sejarah SAKIP ditandai dengan lahirnya inpres nomor 7 tahun 1999 hingga kemudian muncul SK LAN 239 Tahun 2003 dan Permenpan 29 Tahun 2010. Setali tiga uang dengan perubahan managemen keuangan sektor publik yang mengharuskan instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah maka LAKIP pun bagian dari upaya perbaikan kinerja pemerintah. Kalau sebelumnya pertanggungjawaban lebih difokuskan pada aspek pertanggungjawaban keuangan maka latar belakang dari lahirnya inpres 7 tahun 1999 adalah adanya keharusan instansi pemerintah untuk mempertanggunjawabkan kinerjanya. Secara konsep sesungguhnya sangat bagus. Akuntabilitas kinerja adalah bagian dari agenda new public management (NPM) yang juga dianut oleh negara-negara maju. Namun, dalam implementasinya hingga saat ini masih dipertanyakan manfaatnya.

Lalu, apa kaitan LAKIP dengan permendagri 54 Tahun 2010? Permendagri 54 Tahun 2010 pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan daerah di negeri tercinta ini. Kalau kita kaitkan dengan sistem AKIP perencanaan adalah bagian dari sistem tersebut. Salah satu penghambat implementasi sistem AKIP sebelum diterbitkannya permendagri ini adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh daerah tidak mendukung berjalannya sistem AKIP. Di satu sisi instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerja, di sisi lain dokumen perencanaan yang disusun belum berorientasi kinerja. Jadi? Apa yang harus dipertanggungjawabkan?

Warkop Mania,

Kelahiran Permendagri 54 Tahun 2010 yang merupakan turunan dari PP 8 tahun 2008 adalah bagian dari penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan adanya sinkronisasi antara konsep SAKIP dengan peraturan pemerintah khususnya yang menjadi acuan utama pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan. Permendagri 54 tahun 2010 mensyaratkan RPJMD/Renstra SKPD untuk memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran hingga target jangka menengah dan target tahunan. Harapannya tentu saja sistem AKIP yang semakin mantap dapat terbangun dengan berlandaskan peraturan ini. Hanya saja, kemudian muncul sebuah pertanyaan terkait dengan aturan mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang seolah justru menjadi duplikasi atas pelaksanaan sistem AKIP.

Permendagri 54 tahun 2010 mensyaratkan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil-hasil perencanaan. Tak heran kalau kemudian sebuah pemda kemudian tergerak untuk melakukan evaluasi RPJMD. Aha…bukankah LAKIP sebenarnya juga mengarah pada sebuah mekanisme pertanggunjawaban atas perencanaan strategis? Laporan akuntabilitas ini juga disusun dengan berpatokan pada dokumen RPJMD.

Untuk melihat perbedaannya kami mencoba menyajikan ringkasan perbedaanya dalam tabel di bawah ini: tabel evarpjmd lakip1 Evaluasi RPJMD vs LAKIP

Secara umum evaluasi atas perencanaan pembangunan dilaksanakan pada tiga hal yaitu tingkat kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan. Lingkup yang harus dilakukan evaluasi adalah RPJP, RPJMD/Renstra SKPD dan RKPD/Renja SKPD. Pada tingkat kebijakan aspek yang dievaluasi adalah pada tataran proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan apakah telah disusun sebagaimana mekanisme yang telah digariskan dalam lempiran I-VI Permendagri tersebut. Hal ini termasuk menyangkut evaluasi atas kelengkapan sistematika. Pada tingkat pelaksanaan evaluasi diharapkan dapat menjamin adanya konsistensi pelaksanaan perencanaan. Selama ini yang terjadi dokumen perencanaan tidak pernah dijadikan acuan dalam penganggaran. Sehingga, rencana dengan kegiatan yang terealisasi tidak sinkron. Nah, dengan adanya evaluasi atas perencanaan ini diharapkan adanya suatu jaminan bahwa dokumen perencanaan terkawal hingga ditetapkannya APBD. Pada tataran hasil perencanaan evaluasi yang dilaksanakan lebih kepada pengukuran atas realisasi target-target kinerja yang telah dihasilkan. Pada evaluasi atas hasil ini lah terdapat banyak kesamaannya dengan LAKIP. Hanya saja, evaluasi atas hasi perencanaan tidak hanya terbatas pada RPJMD namun juga RPJPD dan RKPD. Kesamaan ini justru terlihat pada evaluasi atas RPJMD dan RKPD. Keduanya membandingkan antara target dengan realisasi. Hanya saja perbedaan yang terlihat jelas adalah pada hal-hal teknik penghitungan dimana dalam evaluasi perencanaan terlihat lebih rumit. Namun demikian, justru formulir-formulir dalam evaluasi atas hasil perencanaan tersebut yang memberikan media bagi instansi pemerintah untuk melakukan pengukuran atas target capaian lima tahunan.

Warkop Mania, Perbedaan apalagi yang terlihat diantara keduanya? Mari kita lihat tabel berikut: tabel evarpjmd lakip2 Evaluasi RPJMD vs LAKIP

Jelas bukan perbedaan keduanya. Evaluasi atas hasil RPJMD tidak terikat waktu. Justru hal yang lebih ditekankan dalam permendagri 54 tahun 2010 ini terletak pada evaluasi atas hasil RKPD yang harus dilakukan setiap triwulanan. Jika demikian, apakah secara substansi evaluasi atas RKPD dengan LAKIP sama? Idealnya sama hanya saja meskipun dasar penyusunan keduanya adalah RPJMD namun dalam implementasinya penyusunan LAKIP lebih didasarkan pada dokumen penetapan kinerja (TAPKIN) sedangkan evaluasi RKPD dasarnya adalah RKPD itu sendiri. TAPKIN adalah berisi sasaran dan target kinerja yang disusun setelah APBD ditetapkan. Di sisi lain RKPD adalah dokumen perencanaan kerja yang disusun sebelum APBD ditetapkan. Idealnya APBD yang ditetapkan mengacu pada RKPD. Namun demikian, dalam proses penetapan APBD banyak hal yang terjadi. Sehingga, bisa jadi banyak kegitan yang telah direncanakan dalam RKPD tidak ditetapkan penganggarannya. Gap inilah yang mungkin terjadi dalam proses penyusunan evaluasi RKPD dan LAKIP.

Incoming search terms:

Evaluasi RPJMD vs LAKIP
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Nur Ana Sejati

Penulis, Auditor, Konsultan, Motivator

6 comments on “Evaluasi RPJMD vs LAKIP

  1. Sejak tahun 1999 sampai sekarang Sakip dan Lakip tidak pernah dipahami oleh penyelenggara negara,sehingga Akuntabilitas instansi pemerintah rendah. Kenapa? sebab kalau dilaksanakan maka proses simenas jadi tertib dan Korupsi jadi sulit. Contoh coba lihat Kasus Hambalang. Bagaimana mungkin Sesmenpora bisa punya Fungsi/Tugas membangun pusat Olah Raga Nasional,Seperti apa sih Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Organisasi Sesmen??? ada hubungannya apa tidak?? mendukung fungsi kesekretariatankah??? jadi jelas rekayasa untuk membuka peluang korupsi bukan? bagaimana dgn instansi pemerintah yang lain,pusat dan daerah?? kita menuju Negara bangkrut!!!

  2. Irsyad on said:

    Sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan saya ini retoris, karena saya sangat awam dan baru saja diberikan amanah untuk terjun ke dunia perencanaan ini. saya sangat berharap kepada rekan-rekan admin untuk sudi menanggapi pertanyaan saya dan memnyampaikan pemahaman yang utuh karena keterbatasan saya memahami aturan teknis penyelenggaraan proses perencanaan, Permendagri 54 th 2010 ini.

    Setelah saya coba membaca Permendagri 54 Tahun 2010 berikut lampirannya, khususnya tentang mekanisme penyusunan RPJMD, saya mengalami kebingungan tentang penentuan indikator. sejauh yg saya pahami dari hasil baca tersebut, dari seluruh komponen perencanaan (visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program) komponen sasaran harus memiliki indikator kinerja berikut target capaiannya yg harus memenuhi kriteria SMART. Lalu kemudian di bab IX RPJMD juga ada istilah penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD, jika saya diizinkan menyingkat nomenklatur ini). Nah artinya setidaknya ada dua hal di dokumen ini yg memiliki Indikator Kinerja, yaitu Sasaran di Bab V, dan IKD di Bab IX.

    Lalu selain itu, Kemenpan juga punya istilah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga harus terintegrasi di dok perencanaan RPJMD, dan kementerian-kementerian sektoral lainnya juga punya indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Lalu di Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan juga mengamanahkan percepatan pencapaian target tujuan MDGs, yang tentu saja tiap tujuan MDGs ini memliliki indikator berikut target capaian yg harus nasional capai melalui pencapain di daerah. dan saya cermati indikator-indikator ini memiliki beberap irisan (kemiripan bahkan kesamaan).

    Keseluruhan aturan2 yg mengamanahkan daerah untuk mencapai target tertentu yg diukur dari indkator itu menggiring saya berfikir untuk mengintegrasikan indikator ini di dokumen perencanaan khusunya RPJMD.

    yang menjadi pertanyaan saya adalah:
    1. Bagaimana membedakan sebuah indikator itu masuk dalam kategori indikator sasaran di Bab V? atau IKD di Bab IX RPJMD?
    2. dari keseluruhan hal yg diamanahkan kepada daerah utk dicapai (IKU, SPM, MDGs), kira-kira dimana bisa kita integrasikan indikator kinerja masing masing itu ke dalam dokumen perencanaan RPJMD? apakah di indikator sasaran ataukah di IKD?
    3. Kadang Visi dan Misi yang disampaikan oleh Kepala Daerah terpilih itu terlalu spesifik sehingga tidak cukup mampu utk mewadahi keseluruhan urusan desentralisasi (26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, sesuai permendagri 13 2006, 59 2007, 21 2011). Dalam konidisi demikian, Bappeda akan mengalami kendala merumuskan dan menjabarkan komponen turunan visi & misi itu menjadi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program-program. Karena bisa jadi sulit menerjemahkan alur logic dari visi sampai programnya. Apakah yg harus kita lakukan kemudian? memaksakan misi yg terlalu spesifik tersebut sehingga mampu mengakomodir seluruh program dari masing2 urusan desentralisasi (minimal utk 26 urusan wajib)? ataukah mendesain ulang setidaknya Misi Kepala Daerah tersebut agar mampu tidak hanya mengakomodir program prioritas pembangunan saja seperti yg disampaikan dalam kampanye, namun semua urusan desentralisasi yg dilaksanakan oleh SKPD agar termuat di dalam RPJMD dan bisa dijabarkan lebih rinci sampai level kegiatan di Renstra SKPD?

    Mohon bantuan dan pencerahannya.

    • Terima kasih sudah mengunjungi blog kami Pak Irsyad dan juga atas komentar yang pastinya akan semakin menambah semangat kami untuk terus berkarya. Untuk menjawab pertanyaan pak Irsyad kita perlu menyandingkan peraturan yang diterbitkan oleh mendagri dan menpan, khususnya terkait dengan indikator kinerja. Menpan sendiri peraturannya tidak sedetail yang dalam permendagri 54. yang mereka keluarkan lebih kapada aturan umum dan dalam kaitannya dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dalam hal ini permenpan nomor 20/MPAN11/2008. Sementara permendagri 54 memberikan arahan yang sangat detil tentang teknik penyusunan RPJMD. benar kata Pak Irsyad bahwa kita bisa mengintegrasikan keduanya. hal ini juga sudah disebutkan dalam peraturan menpan. Terkait dengan pertanyaan bapak,

      1.Untuk membedakan sebuah indikator yang masuk dalam indikator sasaran di bab V atau IKD bab IV kita bisa melihat lampiran III permendagri 54 tentang penyusunan RPJMD yang menyatakan bahwa Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Dari penjelasan ini sebenarnya dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan permendagri 54 indikator kinerja sasaran sebenarnya sama dengan IKD. Hanya saja pembedaanya terletak pada klasifikasi IKD tersebut. dalam bab V indikator sasaran disandingkan/ diklasifikasikan berdasarkan sasarannya. Sedangkan pada Bab IX diklasifikasikan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing.

      2. Berdasarkan jawaban pertama, karena indikator sasaran dan indikator kinerja daerah pada dasarnya sama dan hanya berbeda dalam hal klasifikasi maka iku, spm dan mdgs diintegrasikan di sini. Namun demikian perlu dipahami pulah bahwa sebenarna kalau kita lihat permenpan tentan penyusunan IKU, IKU dapat diambil dari SPM dan MDGs. dalam hal ini dapat dilihat di penjelasan permenpan 20 hal 36 yang menyatakan bahwa IKU ditetapkan sendiri oleh instansi sedangkan SPM telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk juga MDGs. kita bisa mengambil SPM dan MDGs itu sebagai alat ukur keberhasilan organisasi.

      3. Betul pak, terkadang visi misi kepala daerah terlalu spesifik, misalakan pendidikan atau kesehatan gratis, padahal sebenarnya misi yang sangat spesifik tersebut sebenarnya dalam kerangka penyusunan RPJMD cukup dimasukkan sebagai program prioritas saja. Penyusunan visi dan misi tersebut dalam dokumen RPJMD jugah harus disesuaikan/mengacu pada dokumen RPJPD dan RPJM Nas termasuk RPJM Provinsi (kalau kita lihat skema penyusunannya). Pada prinsipnya, menurut hemat kami kalau visi dan misi tersebut sangat spesifik maka dapat dimasukkan pada komponen pada tingkat di bawahnya (tujuan, sasaran, atau program). Yang paling penting adalah janji2 dan target yang ingin dicapai tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD.

      Smoga terjawab dan dalam waktu dekat kami akan menyajikan menu terkait untuk menjawab pertanyaan Pak Irsyad secara lebih detail

      salam warkop

      • Irsyad on said:

        Terimakasih balasannya pak/bu admin.. semoga tidak berkebratan jika saya terus bertanya dan memohon bantuan pemahaman.. salam warkop kembali

        • Sama-sama pak Irsyad. Pertanyaan dan komentar akan semakin menambah semangat kami pak. Oya, Bapak juga bisa menulis di kolom yang kami sediakan yaitu Opini Anda. Kami tunggu kontribusinya ya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

17,779 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com