Breaking News
You are here: Home / Akuntansi KeuDa / Bisakah SKPD dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah?

Bisakah SKPD dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah?

Warkop Mania,

Seorang kawan dari Hulu Sungai Utara menanyakan kepada kami tentang retribusi sampah. Bisakah SKPD dikenakan retribusi sampah? Jika ya, bagaimana SKPD menganggarkannya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita coba kaji undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya tentang pajak dan retribusi yang bisa dikenakan pada instansi pemerintah. Pada beberapa jenis pajak dan retribusi instansi pemerintah memang dikecualikan dari obyek pajak. Namun dalam beberapa jenis yang lain tetap di kenakan. Yuks mari kita lihat apa saja kewajiban pemerintah dan daerah dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini kami berfokus pada pajak yang dikenakan oleh kabupaten/kota terhadap instansi pemerintah.

Pajak

Jenis-jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  7. Pajak Parkir;
  8. Pajak Air Tanah;
  9. Pajak Sarang Burung Walet;
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari kesebelas jenis pajak tersebut di atas pajak yang mungkin dikenakan kepada instansi pemerintah adalah pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah. Mengapa? Dalam hal penerangan jalan pemerintah melakukan pembayaran listrik atas jalan yang digunakan. Namun, jika kita lihat dari undang-undang tersebut ternyata pemerintah daerah dikecualikan dari obyek pajak tersebut. Sehingga, pemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penerangan jalan.

Bagaimana dengan pajak reklame?

Dalam beberapa hal pemerintah daerah perlu membuat papan reklame untuk mengkampanyekan program-programnya. Apakah atas reklame tersebut dikenakan pajak? Pasal 47 ayat tiga menyebutkan bahwa reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah bukan merupakan objek pajak reklame. Sehingga, pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk pembayaran reklame.

Dua pajak lain yang tidak dikenakan kepada pemerintah daerah adalah pajak parkir dan PBB. Pasal 62 menyatakan bahwa penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah dikecualikan dari objek pajak. Demikian halnya dengan PBB yang ditegaskan dalam pasal 77 ayat 3 bahwa objek pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pemerintah daerah dikecualikan dari objek PBB perdesaan dan perkotaan.

Yang terakhir adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam hal ini UU 28 menyatakan bahwa Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.

Bagaimana dengan pengecualian untuk retribusi?

Mari kita lihat satu persatu warkop mania. Objek retribusi diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Untuk jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  6. Retribusi Pelayanan Pasar;
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dari beberapa jenis retribusi di atas, mana sajakah yang menurut warkop mania yang mungkin dan bisa dikenakan kepada pemerintah daerah?

Yups, untuk pelayanan kesehatan jelas tidak mungkin karena pemerintah daerah bukanlah penerima manfaat atas pelayanan kesehatan. Hal ini juga sama dengan retribusi biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan pasar, retribusi biaya cetak peta, retribusi tera/tera ulang, dan retribusi pelayanan pendidikan. Untuk retribusi yang tidak kami sebutkan sebelumnya, mari kita bahas lebih detil.

Retribusi persampahan/kebersihan

Di satu sisi pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan yang biasanya dilaksanakan oleh SKPD terkait. Di sisi lain, SKPD juga menerima manfaat berupa kebersihan kantor yang ditempati. Nah, atas kondisi ini ternyata SKPD tidak dikecualikan dari pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Sehingga, atas jasa yang diberikan oleh SKPD yang menangani kebersihan/persampahan harus dibayar.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Mengapa retribusi ini kami jadikan bahan diskusi? Pemerintah daerah mempunyai kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah atas kendaraan dinas yang diparkir di tepi jalan dikenakan retribusi? Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak mengecualikan atas objek retribusi. Sehingga atas kendaraan dinas yang diparkir merupakan objek retribusi yang wajib membayar retribusi. Jadi, kalau kebetulan warkop mania sedang memakai kendaraan dinas dan memarkir kendaraan di tepi jalan jangan lupa membayar retribusi parkir ya…

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus rupanya setali tiga uang dengan retribusi persampahan/kebersihan dar retribusi pelayanan parkir. Jika SKPD menggunakan jasa pelayanan SKPD yang menyelenggarakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus maka SKPD yang memperoleh jasa tersebut wajib membayar retribusi.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Kebakaran sebenarnya bisa diatasi jika kita memiliki alat pemadam kebakaran seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Makanya untuk mencegah terjadinya kebakaran pemerintah mewajibkan warga masyarakat apalagi gedung perkantoran untuk memiliki APAR. Untuk menjamin berfungsinya APAR sebagai alat pertolongan pertama pada saat terjadi percikan api maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan atas alat pemadam kebakaran seperti APAR. Atas jasa pemeriksaan ini dipungutlah retribusi. Lalu, apakah peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki SKPD juga menjadi objek retribusi? Mari kita lihat undang-undang 28 tahun 2009 pasal 18. Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Pasal ini hanya menyatakan alat kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Artinya, atas alat pemadam kebakaran dan lain sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah tidak menjadi objek retribusi alias tidak dikenakan retribusi.

Bagaimana dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi? Dalam pasal 124 ternyata juga tidak ada pengecualian atas menara yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Jadi jika SKPD memiliki menara telekomonikasi maka ia akan dikenakan retribusi.

Untuk retribusi jasa usaha SKPD tidak begitu relevan karena retribusi jasa usaha labih kepada pemanfaatan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil.

Untuk perijinan tertentu yang relevan dibahas di sini dalam kaitannya SKPD sebagai wajib retribusi adalah retribusi pemberian IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Undang-undang 28 tahun 2009 rupanya memberikan pengecualian atas objek retribusi atas bangunan milik pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 142.

Warkop Mania,

Sudah jelas bukan mana saja kewajiban SKPD dalam hal pajak dan retribusi daerah? Jika sudah, bagaimana dengan penganggarannya? Untuk membahas masalah penganggaran mari kita lihat apa kata Permendagri 13 tahun 2006 terkait dengan klasifikasi belanja. Pada kegiatan apa dan belanja apa kewajiban pajak dan retribusi tersebut harus dianggarkan?

Untuk retribusi pelayanan persampahan dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus SKPD bisa menggarkan pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor. Terkait dengan belanja, kode rekening belanja kantor tidak memuat jasa kebersihan. Untuk keperluan tersebut maka yang perlu dilakukan adalah dengan menambahkan kode rincian jenis belanja.

Bagaimana dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi? Dalam beberapa hal pemerintah daerah mempunyai stasiun radio yang berarti bahwa radio pemerintah tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Atas penyediaan dana untuk pembayaran retribusi tersebut maka penganggaran yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penganggaran pada belanja kantor dengan menambahkan kode rincian belanja.

Bagaimana menurut Anda?

Incoming search terms:

Bisakah SKPD dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah?
1 vote, 5.00 avg. rating (97% score)

About Nur Ana Sejati

Penulis, Auditor, Konsultan, Motivator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com