Breaking News
You are here: Home / ASET / Bisakah pengembang, pihak swasta dan masyarakat mengelola fasum dan fasos yang telah diserahkan ke pemda?

Bisakah pengembang, pihak swasta dan masyarakat mengelola fasum dan fasos yang telah diserahkan ke pemda?

Warkop Mania,

Kalau warkop mania cermati maka Jokowi dan Tri Rismaharini mempunyai satu kesamaan yang pasti. Yang jelas keduanya dinominasikan sebagai walikota terbaik dunia. Prestasi yang paling menonjol dari keduanya adalah dalam hal penataan kota khusunya penyediaan taman-taman yang nyaman sehingga masyarakat bisa menikmati fungsi sosial kota. Hmm..kok kayaknya tidak sesuai dengan warkop ini ya. Eits, tunggu dulu. Kali ini kami akan mencoba menyajikan pengelolaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dalam kerangka pengelolaan aset daerah.

Taman-taman kota pada dasarnya adalah salah satu bentuk ruang publik yang menjadi hak warga negara. Pemerintah sebenarnya telah meletakkan landasan akan pentingnya penyediaan ruang publik tak hanya di tingkat kota, bahkan di kawasan perumahan. Dimulai dari diterbitkannya undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang hingga Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamanatkan pentingnya penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Ketiga paket peraturan perundangan tersebut jika ditegakkan sungguh akan membuat kota-kota di Indonesia menjadi kota yang humanis. Maksudnya, kota tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tapi juga menjadi tempat interaksi sosial yang menyehatkan jiwa berupa pemandangan yang menyegarkan mata dan fasilitas umum yang layak untuk dinikmati. Keberadaan ruang terbuka hijau berupa taman-taman kota telah disadari jauh sebelumnya oleh negara maju. Tak heran jika kemajuan negara-negara tersebut kemudian diidentikkan dengan taman-taman kota yang bisa dinikmati oleh suluruh warga negara.

Warkop Mania,

Amanat pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan 30% ruang terbuka hijau telah ditetapkan dalam PP nomor 15 Tahun 2010. Bahkan jika meniliki pasal 36 ayat (4) sanksi pemerintah kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat tersebut sangat tegas: Apabila ruang terbuka hijau publik sebesar 30% dari luas wilayah kota tidak terwujud setelah masa berlaku rencana tata ruang wilayah kota berakhir, pemerintah daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja pertanyaannya kemudian, sanksi seperti apakah yang dikenakan? Bisakah pemerintah daerah dikenakan sanksi sesuai pasal ini? ketentuan perundangan yang manakah yang mengatur? Sanksi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut lebih pada pengenaan sanksi kepada individu/pihak lain selain pemerintah yang melanggar aturan tata ruang. Tak heran kalau hingga saat ini masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat minimal penyediaan ruang publik tersebut.

Ruang publik atau ruang terbuka hijau berupa taman-taman kota hanyalah satu bagian dari fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung terciptanya lingkungan yang nyaman. Permendagri nomor 9 Tahun 2009 menegaskan pentingnya fungsi fasum dan fasos ini sebagai bagian penting dari pembangunan perumahan dan permukiman. Sehingga, amanat permendagri ini pun mewajibkan para pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang harus dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah masa pemeliharaan. Jenis-jenis prasarana, sarana dan permukiman sebagaimana yang dimaksud dalam permendagri ini adalah sebagai berikut:

Prasarana perumahan dan permukiman antara lain:
1. Jaringan jalan
2. Jaringan saluran pembuangan air limbah
3. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)
4. Tempat pembuangan sampah

Sarana perumahan dan permukiman antara lain:
1. Sarana perniagaan/perbelanjaan
2. Sarana umum dan pemerintahan
3. Sarana pendidikan
4. Sarana kesehatan
5. Sarana peribadatan
6. Sarana rekreasi dan olah raga
7. Sarana pemakaman
8. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau
9. Sarana parkir

Utilitas perumahan dan permukiman antara lain:
1. Jaringan air bersih
2. Jaringan listrik
3. Jaringan telepon
4. Jaringan gas
5. Jaringan transportasi
6. Pemadam kebakaran
7. Sarana penerangan jasa umum

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa hanya sedikit pengembang yang telah menyerahkan fasum dan fasosnya kepada pemerintah daerah. Kalau warkop mania ketikkan kata ‘fasos dan fasum’ maka anda akan mendapati ratusan masalah terkait dengan penyalahgunaan fasos dan fasum ini. Mulai dari penjualan hingga pemanfaatannya sebagai perumahan ilegal oleh masyarakat. Penyebabnya tak hanya bisa dilihat dari sisi keengganan pengembang tapi dari pemerintah daerah sendiri sepertinya belum memiliki perangkat hukum hingga mekanisme penyerahan yang jelas. Jumlah pemerintah daerah yang memiliki perda terkait dengan hal ini masih bisa dihitung dengan jari apalagi yang sudah memiliki sistem dan prosedur penyerahan, pencatatan hingga pengelolaannya.

Warkop Mania,

Dalam tulisan ini kami akan lebih berfokus pada masalah pengelolaan fasos dan fasum yang telah diserahkan/dimiliki oleh pemerintah daerah. Ya..beberapa hari lalu seorang kawan menanyakan tentang aturan yang memungkinkan pengelolaan fasos dan fasum oleh masyarakat. Bagaimana seharusnya?

Permendagri nomor 9 tahun 2009 sebenarnya telah menegaskan bahwa tanggungjawab pengelolaan fasos dan fasum yang telah diserahkan oleh pengembang telah beralih kepada pemerintah daerah. Dalam pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mampukah pemerintah daerah mengelola dan memelihara fasum dan fasos secara baik? Minimnya anggaran sering menjadi kambing hitam gagalnya pemerintah dalam mengelola fasum dan fasos. Kami yakin, warkop mania pasti sering mendapati fasum dan fasos, anggap contohnya taman, yang tidak terawat. Di sekitar kami pun demikian. Beberapa areal fasos dan fasum disekitar permukiman terbengkalai dan hanya ditumbuhi oleh rumput dan ilalang serta tanaman liar. Padahal, permukiman tersebut tergolong permukiman kaum berpenghasilan menengah ke atas. Ironis bukan?

Warkop Mania,

Pertanyaan rekan kami sepertinya bisa menjadi solusi untuk pengelolaan fasum dan fasos. Bisakah masyarakat terlibat dalam pengelolaannya?

Permendagri 9 tahun 2009 pada dasarnya mensyaratkan penyerahan fasum dan fasos oleh pengembang dalam keadaan terpelihara. Namun, melihat kondisi di lapangan sepertinya yang terjadi adalah pengembang hanya menyerahkan beberapa bidang tanah lapang yang belum didibangun dan dipelihara. Baiklah, mari kita lupakan sejenak masalah penyerahan dan kembali pada masalah pengelolaan karena demikianlah yang sesungguhnya terjadi.

Dalam Bab IX pasal 22 Permendagri tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. Aha…dalam pasal ini sepertinya ada kontradiksi, di satu sisi pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya dalam pengelolaannya di sisi lain ketika pemerintah melakukan kerjasama pengelolaan tanggun jawab beralih pada pengelola. Jika pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaannya maka seharusnya sumber dana untuk pengelolaan fasos dan fasum yang telah diserahkan berasal dari APBD (pasal 25 ayat 2). Lalu, mengapa tanggung jawab pengelolaan menjadi berpindah ke pihak lain setelah dikelola oleh pengelola? Apakah mungkin terjadi? Apakah pengembang dan badan usaha swasta bersedia memikul tanggung jawab pengelolaan setelah menyerahkannya kepada pemerintah? Dari mana mereka mendapatkan sumber danannya? Apa risiko-risiko yang mungkin muncul?

Di akhir pasal 22 ditegaskan bahwa pengelola prasarana, sarana dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana dan utilitas. Artinya, pemerintah masih berusaha menjamin adanya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan fasum dan fasos yang layak. Dalam hal pengelolaan aset oleh pihak ketiga barangkali kita bisa menilik permendagri 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah (BMD). Tentu saja, karena setelah penyerahan fasum dan fasos dari pengembang kepada pemerintah maka secara langsung akan menjadi barang daerah. Dalam Permendagri nomor 9 tahun 2009 pun sebenarnya juga telah mengacu pada permendagri tentang pengelolaan BMD yang menyatakan bahwa pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam daftar barang milik daerah (DBMD) dan SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik penggunan (DBMP). Dengan demikian, ketika fasum dan fasos telah menjadi milik daerah maka daerah lah yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan. Dalam hal ini aturan yang di acu kemudian adalah permendagri 17 tahun 2007. Sehingga, biaya pemeliharaan seharusnya dialokasikan dalam APBD.

Hibah Fasum dan Fasos

Warkop Mania,

Kembali pada pertanyaan semula, bisakah pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat melakukan pengelolaan? Untuk menjawab pertanyaan ini barangkali kita bisa tetap mengacu pada permendagri 17 tahun 2007 mengatur tentang hibah. Tanggungjawab pengelolaan akan berpindah ketika terjadi transaksi hibah dimana pemerintah daerah menyerahkan fasum dan fasos ini kepada pihak lain. Nah, bagaimana aturan hibah terkait hal ini? Menurut Permendagri 17 tahun 2007 barang milik daerah dapat dipindahtangankan melalui tiga hal: penjualan dan tukar menukar; hibah; dan penyertaan modal. Pertimbangan dilakukannya hibah ini adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah untuk tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya, sedangkan untuk penyelenggaraan pemerintahan adalah hibah antar tingkat pemerintahan.

Bagaimana dengan penerima hibah? Permendagri 17 tahun 2007 tidak secara tegas mengatur siapa yang berhak menerima hibah. Dari definisi hibah dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Hal ini berarti bahwa pihak lain yang dimaksud di sini bisa pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat. Ketentuan yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan hibah dalam permendagri ini lebih kepada aspek manfaat yaitu untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan perlunya ada tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan hibah dengan memperhatikan aspek kemanfaatannya. Memang benar, dalam permendagri 32 tahun 2011 yang telah diubah dengan permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial disebutkan bahwa:

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dalam permendagri tersebut jelas bahwa jika dilakukan hibah atas fasum dan fasos maka kriteria yang memenuhi hanyalah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan tidak termasuk pengembang dan swasta. Namun demikian, permendagri ini tentu tidak berlaku dalam hal hibah atas fasum dan fasos karena ditegaskan bahwa permendagri ini khusus mengatur hibah yang bersumber dari APBD. Di sisi lain, fasum dan fasos yang akan dikelola oleh pihak lain bukanlah bersumber dari APBD.

Kesimpulan

Mengkaji dari peraturan-peraturan terkait dengan barang milik daerah, penataan ruang dan penyerahan sarana, prasaran dan utilitas kami dapat simpulkan bahwa pengembang, swasta dan masyarakat dapat mengelola fasum dan fasos sepanjang memenuhi kriteria yang ditegaskan dalam permendagri 17 tahun 2007 bahwa barang milik daerah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa definisi sarana, prasarana dan utilitas harus di terjemahkan dalam keempat kepentingan tersebut. Jika hal itu dilakukan maka kewajiban pengelolaan bisa dilakukan oleh pengembang, swasta ataupun masyarakat. Namun, sekali lagi perlu dikembangkan pengendalian agar fasos dan fasum tersebut tidak beralih fungsi sebagaimana yang telah ditegaskan dalam permendagri nomor 9 tahun 2009. Jangan sampai, hibah kepada pengembang ataupun pihak swasta justru menjadi bumerang yang membelit pemerintah daerah.

Hal ideal lain yang mungkin bisa dilaksanakan adalah memberdayakan fungsi kelembagaan di tingkat kecamatan hingga RT. Rukun tetangga sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat bawah idealnya mampu menggerakkan masyarakat untuk peduli pada fasum dan fasos. Dengan bergulirnya dana-dana PNPM mandiri sudah seharusnyalah bisa menjadi pengungkit untuk membangkitkan masyarakat berperan dalam pembangunan. Pengelolaan ruang-ruang publik untuk kepentingan masyarakat seperti taman ataupun fasilitas olah raga tentu akan meningkatkan gairah kehidupan kemasyarakatan. Di sinilah diperlukan peran aktif seorang ketua RT, ketua RW, Lurah dan Camat.

Incoming search terms:

Bisakah pengembang, pihak swasta dan masyarakat mengelola fasum dan fasos yang telah diserahkan ke pemda?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Nur Ana Sejati

2 comments on “Bisakah pengembang, pihak swasta dan masyarakat mengelola fasum dan fasos yang telah diserahkan ke pemda?

  1. M Syafei on said:

    dalam tahun 2013 ini daerah kami akan membangun baru sarana bangunan wisata (cottage) di lokasi bangunan lama (cottage lama) yang dibangun 6 – 7 tahun yang lalu. apakah cottage lama dapat dibongkar dan dapat dibangun bangunan baru? kondisi bangunan lama 60% baik, namun bentuknya kurang disukai sehingga direncanakan utk diganti yang baru. apakah rencana ini dapat menimbulkan masalah dikemudian hari ? apa yg seharusnya dilakukan ? Makasih

  2. M Syafei on said:

    Apakah sarana prasarana wisata yang telah dibangun pemda dengan sumber dana APBD dan APBN dapat diserahkan kepada swasta/investor untuk dikelola secara profesional ? bagaimana caranya / tahapannya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

725 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com