Breaking News
You are here: Home / Pengelolaan Keuangan Daerah / APIP, Bagaimana Peranmu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah?

APIP, Bagaimana Peranmu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah?

Warkop Mania….

Pertanyaan dalam judul tulisan di atas bisa saja Anda maknai sebagai mempertanyakan peran APIP khususnya dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Ya, hal itu sesuatu yang wajar karena APIP memiliki peran strategis dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya fungsi controlling.

Nah, bagaimana faktanya? Bagaimana peran dan fungsi APIP dijalankan dalan setiap tahap manajemen pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban? Kami tidak bermaksud melakukan penilaian namun jika melihat indikator-indikator masih belum akuntabelnya pengelolaan keuangan di daerah seperti indeks persepsi korupsi dan opini laporan keuangan, maka itu sama artinya fungsi controlling atau pengawasan masih lemah. Meskipun APIP bukan satu-satunya actor yang mesti bertanggung jawab, namun setidaknya turut serta bertanggung jawab atas tata kelola keuangan daerah yang belum akuntabel pada pemerintah daerah masing-masing.

Pertanyaannya, mengapa fungsi pengawasan masih lemah? Jawaban klasik pasti akan bermunculan mulai dari kurangnya sumber daya organisasi (SDM, sarana-prasarana, anggaran, sistem dan prosedur), lemahnya dukungan pimpinan daerah dan DPRD, serta posisinya yang dinilai kurang independen. Tulisan ini memang tidak akan membahas mengenai why tetapi lebih kepada how, yaitu bagaimana APIP dapat memerankan dirinya secara aktif untuk mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah lebih akuntabel.

Ok, mari kita lanjutkan …….

Dalam makna lamanya, pengawasan intern (APIP) didefinisikan sebagai penilaian independen yang dilaksanakan dalam organisasi untuk meriew, mengevaluasi, dan melaporkan kecukupan pengendalian intern organisasi, sebagai jasa kepada organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dengan biaya yang layak. Dalam makna yang baru, pengawasan internal (APIP) tidak hanya membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (oversight), namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (insight) serta mampu mengidentifikasikan tren/perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (foresight).

Di area apa saja APIP dapat berperan? Sesuai paradigma terbaru pengawasan intern yang dikeluarkan oleh Institute Internal Auditor (IIA) maka peran dan fungsi pengawasan internal adalah membantu pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkannya melalui pendekatan yang sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan proses tata kelola (governance process).

Senada dengan paradigma baru pengawasan intern yang dikeluarkan oleh IIA, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pada pasal 11 dinyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai (quality assurance) atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini (early warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kegiatan pengawasan internal mencakup kegiatan quality assurance (pemberian kepastian/jaminan) dan consulting (memberikan masukan yang berguna) yang independen dan obyektif untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. APIP merupakan komponen lingkungan pengendalian penting yang menjamin efektivitas pengendalian intern, tata kelola, dan manajemen risiko. Jelas sudah, bahwa paradigma APIP sekarang bukan lagi sebagai watchdog tetapi lebih bersifat partnership (kemitraan) melalui kegiatan-kegiatan quality assurance dan consulting dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan daerah agar berjalan lebih akuntabel, sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pertanggungjawaban.

Nah, sudahkah APIP berperan sesuai paradigma baru pengawasan intern dan PP 60 Tahun 2008 tersebut? Apakah kegiatan-kegiatan pengawasan sudah diarahkan pada dua hal tersebut? Pertanyaan tersebut terpulang kembali kepada APIP masing-masing.

Salam Warkop …..

APIP, Bagaimana Peranmu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About Eko Hery Winarno

Penulis, auditor, dan konsultan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Murad Reviews
Exposed Skin Care Reviews
How To Get Rid Of Stretch Marks Fast
Proactive Reviews
How To Get Rid Of Acne
How To Get Rid Of Stretch Marks
How To Get Rid Of Blackheads
how do i get rid of stretch marks
How To Make Stretch Marks Go Away
How To Get Rid Of Stretch Marks On Breasts
Stretch Marks After Pregnancy
How To Prevent Stretch Marks During Pregnancy
How to Get Rid of Stretch Marks
Scroll To Top
shared on wplocker.com